Kasus wiresantane

WIRESANTANE, 47 tahun, anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan, heran dan agak bingung. Sekembalinya dari reses masa sidang DPR pertengahan Mei lalu, sebagian rekannya sefraksi dirasanya bersikap lain terhadapnya. Belakangan ia tahu sebab perubahan itu. Dalam rapat pleno F-KP 13 Mei yang dipimpin oleh Sukardi, diumumkan bahwa Wiresantane ternyata "ikut kampanye PPP, bahkan menjadi juru kampapye PPP". 17 Mei, anggota DPR nomor 307 yang duduk dalam Komisi II itu menerima surat dari pimpinan fraksinya, ditandatangani Wakil Ketua Sukardi dan Sekretaris Sarwono Kusumaatmadja. Isinya: melarang Wiresantane menghadiri sidang-sidang F-KP dan DPR. Vonis buat Wiresantane sebenarnya sudah jatuh pada 5 Mei. Sehari setelah pemilu itu, DPP Golkar mengirim surat -- ditandatangani Ketua Sukardi dan Wakil Sekjen Murdopo -- mengusulkan recalling terhadap Wiresantane kepada Pimpinan DPR RI. Alasan: Wiresantane telah melanggar disiplin organisasi. Sesuai dengan prosedur, Ketua DPR kemudian melanjutkan usul itu kepada Presiden dengan suratnya tertanggal 18 Juni 1982. Ternyata Wiresantane tak tinggal diam. Sehari setelah menerima surat pimpinan fraksinya, ia mengirimkan balasan. Ia minta dikonfrontasikan dengan si pelapor. Keputusan fraksinya dinilainya sepihak. Ia merasa tidak diberi kesempatan membela diri. KARYAWAN Kantor Gubernur NTB tersebut menganggap tuduhan dia ikut kampanye PPP itu fitnah. "Jangankan hadir atau menjadi jurkam. Melihat saja tidak pernah," ujarnya, tatkala ditemui TEMPO di tempat kediaman mertuanya K.H. Moh. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, Lombok Timur. Namun menurut sumber TEMPO di DPP Golkar, Wiresantane di-recall karena dia dianggap benar-benar melanggar disiplin organisasi. Pada masa kampanye Pemilu 1982 lalu, Wira diketahui memasang tanda gambar PPP di pondok pesantren Nahdlatul Wathan yang dipimpin mertuanya. Dalam berbagai khotbahnya, ia dikabarkan juga telah mendiskreditkan program pembangunan pemerintah". Latar belakang recallinng Wiresantane agaknya memang bersumber pada hubungan Golkar dan Nahdlatul Wathan yang makin retak. Pesantren Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah didirikan Kiai Zainuddin tahun 1936. Jumlah santri pesantren yang menempati tanah sekitar 10 hektar ini lebih 4.000 orang. Alumninya puluhan ribu, bertebaran di Bali, NTB dan NTT. Cabangnya di Lombok dan Sumbawa jumlahnya sekitar 300 buah. Sejak 1953, Kiai Zainuddin yang biasa dipanggil Tuan Guru, juga mendirikan organisasi Nahdlatul Wathan guna mengorganisasikan sekolah dan madrasah cabang-cabangnya. Menantu Kiai Zainuddin, Lalu Gde Wiresantane, adalah Ketua Umum pengurus wilayah NW NTB. Pada Pemilu 1953, Kiai Zainuddin terpilih sebagai anggota Konstituante mewakili Masyumi. Dalam Pemilu 1971 dan 1977, Zainuddin mendukung dan menjadi juru kampanye Golkar. Alasannya: pada Golkar ia melihat adanya alaqoh (tanda-tanda baik) dan qorinah (hubungan baik). Golkar memang menang mutlak di NTB dalam kedua pemilu tersebut. Zainuddin kemudian diangkat sebagai anggota MPR sejak 1971. Tapi dalam Pemilu 1982 rupanya Zainuddin bersikap lain ia memilih bersikap "diam". Kabarnya malahan ia mengistirahatkan beberapa pengurus NW yang aktif dalam Golkar. Sebaliknya warga NW tak dilarangnya aktif dalam PPP. Menjelang pemilu lalu terlihat banyak tanda gambar Ka'bah muncul di kompleks pesantrennya. "Tanda itu merupakan isyarat, bahkan instruksi, agar warga NW memilih Ka'bah," kata seorang pembantu Kiai Zainuddin pada TEMPO April lalu. Perubahan sikap Tuan Guru kabarnya karena "kekecewaannya" pada Golkar. Pihak NW tampaknya merasa Golkar kurang percaya kepada mereka. Bukti: wakil NW sedikit dalam kepengurusan Golkar di tingkat komisaris sampai DPD I. Dipersoalkan juga bantuan pemerintah pusat buat NW sebesar Rp 50 juta yang, menurut mereka, tidak pernah datang. Soal batalnya pencalonan Wiresantane sebagai Bupati Lombok Timur disebut-sebut pula. Hubungan Golkar dengan NW praktis patah akhir April lalu. Dalam minggu tenang menjelang pemilu lalu beberapa anggota NW yang duduk sebagai anggota DPRD I dan II di NTB di-recall. Sekitar 160 guru agama di Lombok Timur yang berasal dari NW kabarnya kini juga akan dipindah. Sedang bantuan alat laboratorium seharga Rp 12,5 juta yang telah diberikan April lalu pada SMA NW Pancor ditarik kembali. Tanpa dukungan NW ternyata GolIcar tetap menang mutlak dalam Pemilu 1982 di NTB. Walau Wiresantane kabarnya mengirim surat kepada Presiden mengadukan persoalannya, tampaknya nasib yang akan dialaminya jelas sudah. Keputusan Presiden sendiri hingga awal pekan ini belum turun.