Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Surabaya - Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak masuk dalam daftar penerima Satyalancana pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII di Surabaya pada hari ini, Kamis, 25 April 2024. Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut mengaku tidak tahu soal ketidakhadiran Gibran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tanya aja sama yg memberi penilaian (Satyalancana), karena penilaiannya semua sama. Saya belum ketemu (Gibran),” ucap Bobby yang merupakan ipar Gibran, Kamis, 25 April 2024, seperti dikutip dari Tempo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun mantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Selain Satyalancana, Kota Medan juga mendapat penghargaan prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Penilaian (Satyalancana) kan tadi sudah disebutkan oleh Mendagri. Untuk Pemkot Medan sendiri kami melakukan inovasi dalam pelayanan masyarakat,” ucap Bobby.
Sebelumnya, ada 15 kepala daerah yang ada dalam daftar penerima Satyalancana, termasuk Gibran dan Bobby. Namun, Gibran mendadak tidak ada di daftar dan tidak menghadiri agenda tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Gibran tidak mendapat Satyalancana. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik alasannya.
“Saya enggak tahu (alasannya). Tim gabungan dari internal dan eksternal punya penilaian sendiri,” ucap Tito kepada awak media di Balai Kota Surabaya, Kamis, 25 April 2024.
Meski begitu, Kota Solo mendapat penghargaan prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penghargaan itu pun tidak diserahkan langsung karena putra sulung Presiden Jokowi itu tidak hadir dalam agenda itu. Menurut Tito, Gibran absen karena banyak kegiatan.
“Saya memahami mas Gibran banyak kegiatan dan melakukan banyak sekali pertemuan, saya sangat bisa memahami. Apalagi acara ini pagi, memang sangat mepet. Tapi beliau memberikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan penghargaan yang diberikan,” ucap Tito.
Sebelumnya, Tito memberikan penghargaan Satyalancana kepada 14 kepala daerah berprestasi pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII di Surabaya pada Kamis, 25 April 2024.
Antara lain, Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa; Bupati Sumedang 2018-2023, Dony Ahmad Munir; Bupati Kulon Progo 2017-2022, Sutedjo; Bupati Wonogiri, Joko Sutopo; Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani; Bupati Bojonegoro 2018-2023, Anna Mu'awanah.
Kemudian ada Bupati Badung, 2021-2024, I Nyoman Giri Prasta; Bupati Hulu Sungai Selatan 2018-2023, Achmad Fikry; Bupati Konawe Sulawesi Tenggara 2018-2023, Kery Saiful Konggoasa; Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution; Wali Kota Serang 2018-2023, Syafrudin; Wali Kota Bogor 2019-2024; Bima Arya Sugiarto; Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi; dan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.
Tito menyerahkan penghargaan tersebut ke 14 kepala daerah di tengah rintik hujan yang mengguyur Surabaya sejak pagi hari. Usai menyerahkan penghargaan, Tito mengatakan, penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian objektif dari sejumlah asesor dari pakar hingga LSM.
“Penghargaan ini tidak bisa diintervensi dan benar-benar independen. Kami bisa pertanggungjawabkan,” ucap Tito kepada awak media.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan yang diterima Tempo pada Selasa, 23 April 2024, mengatakan Jokowi akan menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021.
Eri yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengungkapkan ada 15 kepala daerah yang akan menerima tanda kehormatan Satyalancana, termasuk dia sendiri. Rinciannya, 2 gubernur, 6 wali kota, dan 7 bupati.
Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan tanda kehormatan yang dianugerahkan atau diberikan dengan Keputusan Presiden RI.
Tanda kehormatan ini diberikan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah atas jasa besar atau berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penghargaan ini diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup.
HANAA SEPTIANA
Foto 
