Kejutan Baru Sugiharto

KETUA Fraksi Karya Pembangunan di DPR Sugiharto, 52 tahun, dikenal sering membuat pernyataan yang mengagetkan. Sewaktu mobil yang ditumpangi Ketua DP5t Daryatmo dalam kunjungannya di Korea Utara bertubrukan, ia menduga CIA yang mendatangi kecelakaan itu. Ia pernah mengecam pemerintah Inggris karena kasus pengutilan yang dilalukan seorang anggota F-KP di London. Pekan lalu Sugiharto membuat kejutan lagi. Dalam rangka mengingatkan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun 1 September 1948, ia menghimbau pemerintah dan masyarakat agar tetap waspada terhadap kader-kader PKI "karena bukan tidak mungkin mereka berada di tengah-tengah tempat peribadatan, khusuk bersembahyang atau memimpin doa." Pemerintah juga diharapkannya "membuka kembali berkas-berkasnya sebab mungkin saja ada di antara kader itu yang sekarang menduduki jabatan-jabatan penting atau juga mungkin berada di lingkungan kekuatan sosial." Sugiharto menyebut kemungkinan "orang-orang yang dulu terlibat dalam peristiwa PKI Madiun" mencari dan mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan. Tidak jelas apakah Sugiharto telah membaca buku Deadline in Jakarta, sebuah buku saku fiksi tulisan Ian Stewart, bekas wartawan Reuter di Jakarta pada tahun 1950-an. Buku ini mengisahkan tentang adanya tokoh gelap PKI bernama Ali Utoyo yang berhasil menduduki jabatan Wakil Perdana Menteri, namun akhirnya terbuka juga kedoknya. Menyusup Sinyalemen Sugiharto yang terakhir ini ternyata telah menimbulkan gelombang tanggapan yang lebih luas dari berbagai pernyataannya yang terdahulu. Wakil Ketua Fraksi PDI Sabam Sirait misalnya mengatakan, jika keterangan Sugiharto itu benar, fraksinya akan mendesak Komisi I DPR untuk meminta pemerintah memberi penjelasan pada DPR Menurut Sabam, Sugiharto seharusnya memberitahu pihak keamanan dan bukannya kepada wartawan seperti yang dilakukannya. Dari pihak pemerintah reaksi yang muncul juga cukup ramai. "Sepanjang yang saya tahu tidak ada pejabat Sekretariat Negara yang terlibat PKI," kata Mensesneg Sudharmono akhir pekan lalu. Sedang Sekjen Depdagri Suprapto dengan tegas mengatakan "Tidak ada kader PKI yang terdapat di Departemen Dalam Negeri. Kalau ada sudah saya tendang keluar. Menteri koordinator Polkam M. Panggabean menjawab pertanyaan pers Sabtu lalu mengatakan pemerintah akan menghubungi Sugiharto agar ia memberitahu di mana kader-kader PKI itu berada dalam aparat pemerintah. Jenderal (Pur.) Yoga Sugama, Kepala Bakin, Senin lalu juga diberondong pertanyaan pers di seputar sinyalemen Sugiharto begitu ia keluar dari ruang kerja presiden di Bina Graha. Kata Yoga, menurut data yang ada di Bakin dan Kopkamib, kader PKI seperti disebut Sugiharto "kelihatannya sudah tidak ada lagi." Dua Jenderal Kedua instansi ini, menurut Yoga, sejak t965 telah mengikuti terus dan meneliti kemungkinan adanya kader PKI yang menyusup. "Tapi saya tidak mengatakan instansi ini tidak mungkin kebobolan," kata Yoga. Untuk itu ia akan meminta Sugiharto memberi nama orang yang diduga itu. "Tidak usah unjuk hidung. Beri nama saja, nanti kami yang akan menyelusurinya. Data-data yang ada pada kami dan Pak Domo cukup lengkap," katanya. Bekas Ketua Teperpu (Tim Pemeriksa Pusat) Tahir yang belum lama ini diangkatsebagai Irjenbang, sependapat dengan Yoga. "Sebaiknya kalau Pak Sugiharto mensinyalir ada pejabat yang betindikasi PKI, demi tanggungjawab bersama, agar menyampaikan informasi itu kepada Pangkopkamtib, supaya ada tindakan," katanya Senin lalu. Sugiharto sendiri menolak ketika ditemui TEMPO Senin lalu hingga belum ada penjelasan atas sinyalemennya. Sinyalemen seperti itu bukan pertama kali muncul. Prof. Ismail Suny pada suatu acara diskusi di IKIP Jakarta 27 Desember 1977 pernah menyebut adanya "dua jenderal berindikasi PKI yang masih dipakai pemerintah." Akibat pernyataannya itu Suny ditahan 9 hari oleh Laksusda dengan tuduhan menghasut. Apakah oknum PKI yang disinyalir Sugiharto sama dengan yang diduga Suny dulu? "Saya tidak tahu," jawab Suny. "Yang jelas saya tidak akan mengurangi apa yang sudah saya katakan dulu," tambahnya. Menurut Tahir, selama jabatannya sebagai Perwira Pelaksana Teperpu banyak pejabat yang kedapatan berindikasi PKI, terlibat G30S/PKI atau Pemberontakah Madiun yang telah ditindak. Misalnya Djukardi, bekas Walikota Bandung. Selain itu ada beberapa kolonel dari TNI-AD yang juga telah ditindak.