Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.

12 Juni 2024 | 19.45 WIB

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Perbesar
Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan garis besar pembahasan usai rapat yang berlansung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Juni 2024 itu. Menurut Utut, garis besar diskusi anggaran tersebut bisa diungkapkan kepada publik.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Kementerian Pertahanan, kata Utut, memiliki usulan anggaran yang paling besar dalam rapat. “Anggarannya Rp 155 triliun di Kemenhan-nya yang tertinggi,” kata Utut. “Kemudian di Angkatan Darat Rp 54 triliun, Angkatan Laut sekitar Rp 20 triliun, Angkatan Udara sekitar Rp 18 triliun, terus kemudian tadi di Mabes atau Panglima itu Rp 9,3 triliun."

Jika ditotal, usulan anggaran tiap-tiap matra angkatan bersenjata beserta Markas Besar (Mabes) TNI yang disampaikan Utut mencapai Rp 101,3 triliun. Meski begitu, Utut mengatakan dia tidak bisa memberi tahu peruntukan anggaran tersebut secara detail. “Kan rapatnya dibilang tertutup, kalau saya ngomong ke kamu berarti saya mencederai kesepakatan di sana,” ucap anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Adapun rapat yang berlangsung tertutup itu dipimpin Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid. “Karena rapat ini bersifat anggaran, yang tentunya menyangkut alutsista, maka rapat ini biasanya dilakukan secara tertutup,” kata Meutya dalam rapat. Dia pun menawarkan kepada pemerintah dan TNI agar rapat dilakukan dengan sifat tertutup.

Diketahui, rapat kali ini dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Agus didampingi KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya Erwin S Aldedharma.

Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dalam rapat hari ini. Sang presiden terpilih diketahui sedang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Gaza di Yordania. Kehadirannya di rapat DPR digantikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus