Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Anggun Gunawan membantah klaim Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengatakan telah membuka ruang diskusi untuk membahas persoalan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dengan Aliansi dosen. Ia menyatakan hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima pesan langsung maupun undangan resmi dalam bentuk apapun dari Kemendiktisaintek.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Demi Allah, hingga detik ini tidak ada pejabat kementerian yang mengontak saya dan juga Bu Fatimah (Dewan Pembina Adaksi). Hingga detik ini kami tidak pernah menerima (pesan) WhatsApp, tidak pernah menerima undangan resmi terkait tukin ini,” kata Anggun saat menyampaikan orasinya pada aksi damai yang digelar Adaksi di area depan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Senin, 3 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggun berujar bahwa klaim tersebut merupakan sebuah dusta. "Jadi kalau dikatakan dibuka (ruang diskusi) itu berarti bohong," kata dia.
Kemendiktisaintek sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal Togar M. Simatupang mengatakan pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan Adaksi untuk membahas persoalan tukin. Namun, menurut dia, pihak tersebut tidak membuka diri. “Kami sudah membuka pintu kepada AG (singkatan nama Anggun Gunawan) tetapi yang bersangkutan menutup diri,” ujar dia melalui pesan tertulis ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Februari 2025.
Anggun pun menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan Adaksi dalam menyampaikan keberatan terkait pembayaran tukin yang tidak kunjung dilakukan pemerintah. Pihaknya, kata dia, telah mengirimkan ratusan surat sejak Desember 2024 yang ditujukan kepada Kemendiktisaintek yang berisi keberatan terkait tukin ini. Namun, hingga kini tidak ada surat tanggapan yang diterima Adaksi sebagai balasan.
Adaksi juga pernah mengirim puluhan karangan bunga berisi tuntutan pembayaran tukin ke kantor Kemendiktisaintek pada 6 Januari lalu. Namun, berdasarkan keterangan Anggun, karangan-karangan bunga tersebut malah disembunyikan oleh aparat keamanan kantor. “Kami tidak boleh memajang bunga itu di depan, kami malah disuruh ke belakang dan kami cuma ditemui oleh mungkin kepala keamanannya saja. Jadi tidak ada pejabat dari Kemendikti itu yang menemui kami gitu,” kata dia.
Upaya lain yang dilakukan pihaknya, yakni konsolidasi pada 14 Januari. Konsolidasi tersebut bertujuan untuk memberi ultimatum kementerian untuk memberikan pernyataan resmi terkait dengan tukin. Tetapi sampai tanggal yang dibatasi, yakni 24 Januari 2024, tidak ada pernyataan yang dikeluarkan pemerintah.
“Terakhir, hari Jumat kemarin itu ada sosialisasi tentang perkembangan tukin, yang diundang itu cuma rektor, direktur, kemudian juga kepala LLDIKTI. Kami enggak pernah diundang,” kata Anggun.
Ia bahkan mengira ada tendensi pemberian tekanan dari pemerintah terhadap pimpinan perguruan tinggi untuk menggagalkan rencana aksi hari ini. "Banyak kawan-kawan kami yang pada akhirnya mundur, enggak datang ke sini karena ditekan oleh rektor ataupun juga direkturnya gitu. Itu yang terjadi," kata Anggun.
Dalam aksi hari ini yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, ada ratusan dosen yang hadir sebagai perwakilan dosen ASN di Indonesia. Mereka mengajukan dua tuntutan, yaitu mendesak pemerintah membayarkan tukin sejak 2020 dan meminta pemerintah melakukan pembayaran tukin di tahun 2025 sesegera mungkin tanpa diskriminasi. Artinya, pembayaran diberikan kepada 80 ribu dosen ASN di Indonesia tanpa memandang penempatan. “Karena kami mengusung aspirasi tukin for all, atau tukin untuk semua. Jadi pembayarannya berkeadilan,” kata Anggun.
M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: PMI Demo Kedubes Myanmar, Tuntut Selamatkan WNI Korban TPPO
Foto 
