Kiai Turut Menagih Kredit

SUHUD Warnaen, Wakil Gubernur JaBar memutuskan melarang kepala desa menagih kredit Bimas yang tertunggak. "Pelarangan itu antara lain untuk meneliti sejauh mana keterlibatan kepala desa dalam penunggakan kredit tersebut," kata Suhud yang juga menjadi ketua Tim Pengembalian Kredit Bimas Ja-Bar. Daerah ini termasuk provinsi yang mempunyai beban tunggakan kredit Bimas cukup besar. Dari Rp 50 milyar (sejak 1974/1975) yang harus dikembalikan, Rp 32 milyar di antaranya macet. "Dan dari yang Rp 32 milyar itu, 10% di antaranya berada di tangan sekitar 30.000 orang nonpetani. Justru karena nonpetani itulah penagihan sulit dilaksanakan," kata Suhud lagi. Sampai akhir bulan lalu, baru Rp 7,5 milyar yang terkumpul, padahal sampai akhir tahun ini Tim Pengembalian Kredit Bimas mentargetkan dapat menarik 50% dari seluruh kredit Bimas yang tertunggak itu. Karena itu tim tersebut melibatkan beberapa aparat untuk ikut serta menagih, antara lain kejaksaan. Jaksa diperlukan untuk memproses penyalahgunaan kredit yang sudah dikembalikan oleh petani tapi tidak disetor ke bank. Tim, menurut rencana, juga akan mengikut-sertakan para ulama. Mereka diharapkan dapat memberi penyuluhan dari segi agama. "Para ulama diharapkan agar mengingatkan para pemlnggak bahwa tidak membayar utang itu adalah dosa, sehingga para penunggak tergugah untuk membayar," kata Suhud. Tapi sampai minggu lalu I.Z. Abidin, Sekretaris Majelis Ulama Ja-Bar, menyatakan belum menerima surat dari tim untuk maksud tersebut. "Pembicaraan secara tidak resmi saja belum pernah, apalagi secara resmi," kata Abidin kaget. "Jadi secara resmi kami belum mendapat ajakan untuk menagih tunggakan kredlt itu," tambahnya. Kalaupun sudah ada permintaan, katanya lagi, pelaksanaannya masih harus dirumuskan lagi. "Tugas seperti itu kan memerlukan petunjuk-petunjuk khusus," katanya. Di lapangan, praktek pemeriksaan atau penagihan tunggakan kredit itu nyatanya memang belum mengikut-sertakan para kiai. Misalnya yang terjadi minggu lalu di kantor Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Delapan orangaksa, dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Suyoto SH, memeriksa 16 orang yang diduga menyelewengkan uang pengembalian kredit itu. Puluhan penduduk bergerombol di halaman kecamatan, menonton. Di antara yang diperiksa itu terdapat seorang bekas jurutulis Desa Sadengkolot yang diduga menggelapkan uang Bimas Rp 16 juta. Penyelewengan itu dilakukannya dengan cara mencatut nama belasan penduduk desanya sendiri untuk memperoleh kredit Bimas. Pemeriksaan itu berlangsung sampai sore. Bila berkas pemeriksaannya siap, perkara segera diajukan ke pengadilan. Aparat kejaksaan di semua kabupaten di Ja-Bar kini bergerak, melancarkan Operasi Gertak alias Gerakan serentak. Tampaknya para pamong atau peiabat desa yang melakukan penyelewengan benar-benar bakal ditindak.