Kini tanpa tim

SIDANG Umum MPR tahun depan hampir bisa dipastikan akan lebih seru. Sebab jauh hari sebelum sidang, dijadwalkan awal Maret 1993, semua fraksi MPR telah mendapatkan bahan-bahan untuk penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Tak akan ada lagi 'Tim Sembilan' yang ditunjuk Presiden untuk mempersiapkan GBHN," kata Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Biasanya pada SU MPR, Presiden selaku Mandataris selalu membantu mempersiapkan Rancangan GBHN itu. Sebuah tim yang dikenal sebagai "Tim Sembilan" karena anggotanya terdiri atas sembilan orang terpilih yang kemudian sebagian besar menjadi menteri terlebih dulu merumuskan rancangan GBHN itu. Hasil tim ini boleh dibilang sudah setengah jadi. Inilah yang kemudian sering dikritik oleh partai sebagai hal yang kurang demokratis. "Sekarang Pak Harto menjawab tantangan itu," kata Moerdiono. Rancangan kasar GBHN disiapkan oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) yang diketuai oleh Laksdya. Mahmud Subarkah. Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak empat tahun lalu. Rancangan berupa rumusan hasil usulan berbagai pihak -- mulai dari perguruan tinggi hingga tokoh paranormal Permadi -- inilah yang diserahkan kepada Presiden Soeharto dua pekan lalu. Selanjutnya Presiden akan meneruskan kepada fraksi-fraksi MPR lewat parpol, Golkar, dan ABRI seusai Pemilu nanti. Maka, begitu dilantik awal Oktober nanti, lima fraksi MPR bisa langsung membahas calon GBHN itu, tak perlu menunggu SU MPR. "Kita lihat apakah bangsa ini mampu menyelesaikan kerja besar seperti ini tanpa jalan buntu," kata Moerdiono. Setidaknya Badan Pekerja MPR, yang dibentuk seusai pelantikan, bisa langsung membahasnya. Dalam SU MPR bulan Maret kelima fraksi MPR tinggal mengesahkan dan menyerahkannya kepada Presiden dan Mandataris terpilih untuk dilaksanakan sebagai dasar merancang pembangunan selama lima tahun. Namun sebenarnya parpol dan Golkar diamdiam sudah menyiapkan diri untuk kerja besar ini. PPP sudah merancang versinya sendiri sejak Juni 1990. "Dengan rancangan ini warga Bintang punya bekal untuk sidang di MPR," tutur Ismail Hasan Metareum, Ketua Umum PPP. Rancangan ini kini dalam akhir penyempurnaan. Terdiri dari tujuh bagian, inti rumusan GBHN PPP ini adalah pemerataan, keadilan sosial, dan demokrasi. "Contohnya, kalau GBHN PPP ini dilaksanakan dengan benar maka tak akan ada lagi penggusuran untuk lapangan golf. Rakyat tak akan digusur tapi diberi saham yang besarnya proposional dengan tanah yang dimilikinya," tutur Saefuddin. Tentu saja Golkar, yang selama ini dikenal paling siap, juga tak ketinggalan. "Kami memang agak lamban saat ini karena sedang kampanye," kata Sekjen Golkar Rachmat Witoelar yang juga mengetuai panitia pengarah dalam penyusunan GBHN ini. Namun ia tetap punya target, rancangan itu sudah harus siap dalam bentuk naskah 28 Juni nanti. Tinggal PDI yang tampaknya masih terlalu sibuk kampanye. GBHN versi PDI, menurut sebuah sumber, baru berupa materi, tema, dan slogan kampanye yang nantinya bakal dirumuskan dalam bakal GBHN versi PDI. Ketua Umum PDI sendiri hanya berkomentar pendek, "PDI sudah berusaha mempersiapkan itu semua." Bahkan, menurut seorang pimpinan PDI, partai itu juga siap menyerahkan ke MPR setelah dilantik. Melihat persiapan serius seperti ini bukan tak mungkin pembahasan nanti akan berjalan alot. Hampir semua pimpinan parpol dan Golkar mengaku siap voting demi konsep yang telah disiapkan. Kalau benar begitu, satu langkah lagi akan dilewati dalam proses demokratisasi. Yopie Hidayat, Wahyu Muryadi, Iwan Q. Himawan (Jakarta)