Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan akan mengajak Dewan Pers dan pemangku kepentingan terkait untuk memberi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota parlemen fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, saat ini RUU masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Sehingga, kata dia, masih terlalu dini mengkritik pasal-pasal yang dimuat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi ini timing-nya saja yang belum. Yang memang belum waktunya kasih masukan,” kata Abdul Kharis kepada Tempo, Rabu, 15 Mei 2024.
Kharis mengaku terkejut mengapa Dewan Pers menggelar konferensi pers menolak draf RUU. Menurut dia, Dewan Pers bisa langsung menanyakan kepada Komisi I sebagai mitra kerja. Kharis menegaskan Komisi I akan memanggil Dewan Pers dan stakeholder lain, termasuk pemerintah untuk memberikan masukan.
“Ini masih draf. Kita juga tidak mau sedikit-sedikit panggil teman-teman (Dewan Pers). Kan tidak mungkin juga, ada waktunyalah,” kata Kharis.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan draf RUU Penyiaran tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Dewan Pers tegas menolak RUU Penyiaran yang saat ini tengah digodok di Badan Legislasi DPR RI.
“Terhadap draf RUU Penyiaran versi Oktober 2023, Dewan Pers dan konstituen menolak, sebagai draf yang mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945," ujar Ninik dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2024.
Ninik menyebut draf tersebut juga tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tidak dimasukkannya UU 40 Tahun 1999 dalam konsideran di dalam RUU, ucap Ninik, mencerminkan bahwa tidak RUU mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran, termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluran platform.
Pilihan Editor: Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?
EKA YUDHA SAPUTRA | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Foto 
