Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan ada rencana dari pihak tertentu yang ingin mengusik Kongres PDIP 2025. Kelompok tersebut diduga tidak menginginkan Megawati kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Katanya di kongres juga mau diawut-awut (kacau). Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu awut-awut partai saya," kata Megawati dalam peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Klaim Megawati
Megawati menyatakan bahwa para kader PDIP masih menginginkan dia untuk memimpin partai berlambang banteng tersebut. Menurut dia, Kongres PDIP mendatang berkemungkinan ia akan kembali terpilih sebagai ketua secara aklamasi, meskipun ia menyampaikan keinginan untuk pensiun dari posisi tersebut. "Enak saja memangnya gue enggak boleh pensiun?" kata Megawati.
Megawati menyoroti adanya upaya untuk mengganggu Kongres PDIP dan menantang pihak yang berniat melakukannya. Ia menegaskan bahwa partainya tidak akan mudah diganggu atau dipecah. "Coba awut-awut partai saya" ucap Megawati.
2. Gugatan 5 Kader
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengaitkan gugatan yang diajukan oleh lima kader partai dengan kabar adanya upaya untuk mengganggu Kongres PDIP 2025.“Kalau tanda-tandanya kita bisa lihat dari lima gugatan yang diajukan kelompok tertentu,” kata Deddy di gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.
Menurut dia, jajaran DPP telah merespons sejumlah upaya kader yang mempermasalahkan legalitas perpanjangan dan penambahan anggota dewan di partai itu. “Kami sudah mengetahui dan kami bahkan sudah merespons beberapa waktu yang lalu." ucapnya.
3. Kader Penggugat Mengaku Dijebak
Sebelumnya, lima kader PDIP yaitu Djupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK perpanjangan kepengurusan PDIP. Namun, mereka kemudian mencabut gugatan tersebut dan meminta maaf. Para penggugat mengaku telah dijebak dan ditipu dalam proses pengajuan gugatan terhadap SK Kemenkumham yang memperpanjang kepengurusan PDIP untuk periode 2024-2025.
Jairi, salah satu penggugat, menyampaikan permohonan maaf kepada Megawati dan seluruh anggota PDIP di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan rekan-rekannya hanya diminta menandatangani kertas kosong bermaterai. Namun, ternyata digunakan sebagai surat kuasa untuk mengajukan gugatan oleh Anggiat BM Manalu.
4. Sanksi
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya akan memberikan sanksi tegas kepada 27 kader yang terbukti melanggar disiplin pada 17 Desember 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Desember 2024.
"Mengingat pentingnya demokrasi yang berkeadilan agar otak pemerintahan bisa mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, partai terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai,” kata Hasto, dikutip dari Antara. "Kepada seluruh jajaran DPD dan DPC untuk melakukan evaluasi siapa pun yang melanggar disiplin partai akan kami kenakan sanksi organisasi."
5. Rapat Tertutup
Hasto menjelaskan bahwa pemberian sanksi merupakan bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi menjelang Kongres PDIP 2025. "Sehingga tersaringlah kader-kader partai yang militan. Kader-kader partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader partai yang tidak pernah takut menghadapi berbagai bentuk intimidasi," kata Hasto.
DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup guna mengidentifikasi kader-kader yang tidak disiplin selama pelaksanaan Pilkada 2024. "Nantinya partai akan memberikan sanksi yang tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan," ucap Hasto.
Hendrik Yaputra, Alfitria Nefi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Dipecat PDIP, Jokowi Bakal Gabung ke Golkar?
