PDIP Pastikan Undang Prabowo saat Kongres Partai

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mencapai keputusan soal tanggal kongres pada 2025, namun memastikan akan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Partai banteng itu ingin berterima kasih kepada Prabowo yang disebut telah meluruskan nama Sukarno.

Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan hingga saat ini belum ada tanggal yang pasti untuk kongres keenam PDIP tahun ini.

“Belum ada keputusan terkait tanggal dan bulan Kongres, tapi yang pasti PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo Subianto,” kata Guntur saat dihubungi lewat aplikasi perpesanan pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Menurut Guntur, alasannya adalah PDIP ingin berterima kasih kepada Prabowo yang disebut telah memulihkan nama Presiden pertama Indonesia Sukarno atau Bung Karno. Bapak proklamator itu juga merupakan ayah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Sebagai bentuk terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menindaklanjuti pelurusan sejarah Bung Karno dan pemulihan hak-haknya sebagai Presiden RI Pertama,” ujar Guntur. “Ibu Ketua Umum ingin menyampaikan terima kasih secara langsung kepada Presiden Prabowo saat Kongres nanti.”

Megawati sebelumnya telah mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang merespons surat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) soal pemulihan nama baik Sukarno sebagai presiden pertama RI.
 
“Kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional,” kata Megawati dalam pidato pembukaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Januari 2025.
 
Megawati mengatakan keluarga besar Bung Karno, melalui pidato yang disampaikan Guntur Soekarnoputra di Gedung MPR pada 9 September 2024, telah memaafkan segala perlakuan tidak adil kepada Proklamator itu di masa lalu. Menurut Megawati, yang terbaik saat ini adalah upaya merehabilitasi nama ayahnya yang mengalami berbagai tindakan tanpa proses hukum dari rezim Orde Baru.
 
Ketum PDIP itu berkata, surat penegasan pimpinan MPR atas tidak berlakunya Tap MPRS Nomor 33 tahun 1967 menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti. “Dan batal demi hukum karena tidak ada proses hukum apa pun hingga Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970,” kata dia.