Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti melakukan aksi Senin Hitam di pelataran Gedung D kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sejak Senin pagi, 20 Januari 2025. Aksi itu digelar atas pemecatan salah satu pegawai Kemendiktisaintek Neni Herlina oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Diduga pemecatan tersebut dilakukan tanpa prosedur dan alasan yang jelas. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti Suwitno menjelaskan pemecatan Neni karena adanya kesalahpahaman rincian tugas yang seharusnya bukan menjadi lingkup tanggung jawab Neni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Unjuk rasa Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti membuat Satryo terus disoroti. Satryo menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Merah Putih menjadi sorotan karena kontroversial.
Polemik Menteri Kabinet Merah Putih
1. Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tragedi Mei 1998 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing. Mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan kita (pada) 1960-an," kata Yusril setelah pelantikan sebagai anggota Kabinet Merah Putih, nama kabinet Prabowo, Senin, 21 Oktober 2024.
Setelah ucapannya membuat gaduh, Yusril mengklarifikasi pernyataannya soal peristiwa 1998. "Kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide atau kah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024
2. Yandri Susanto
Nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga pernah menjadi sorotan lantaran menggunakan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi. Yandri menggunakan kop surat kementerian untuk acara haul dan syukuran yang ditujukan kepada para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, pada Oktober 2024.
Setelah geger surat berkop kementerian itu, beredar arahan di grup aplikasi percakapan menteri yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Dalam pesan tersebut terdapat imbauan kepada para menteri untuk berhati-hati dalam membuat surat yang menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan.
Yandri mengatakan bahwa kegiatan haul tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur politik. “Selama proses berlangsung tidak ada unsur politik, kami juga tidak mau acara ini ditunggangi oleh unsur politik. Termasuk hari ini kita menyumbangkan makanan, itu atas nama emak kami,” katanya di Serang, Banten, 22 Oktober 2024.
3. Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga pernah menimbulkan polemik setelah mengatakan perlu anggaran Rp20 triliun untuk menuntaskan masalah HAM. Adapun pagu anggaran kementeriannya Rp64 miliar.
4. Bahlil Lahadalia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempuh pendidikan S3 di Universitas Indonesia kurang dari 2 tahun. Hal ini menuai kontroversi, banyak pihak mempertanyakan singkatnya waktu pendidikan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Salah satunya Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago. Ia menilai ada ketidakwajaran dalam pemberian gelar doktor yang diberikan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI kepada Bahlil.
“Saya cuma mau pesan kepada pengelola SKSG dan pihak terkait di UI agar tidak membiasakan yang tidak wajar dan memperlihatkan yang tidak logis ke publik,” kata Andrinof kepada Tempo melalui pesan singkat pada Jumat, 18 Oktober 2024. .
Hanin Marwah, Riri Rahayu, Ni Made Sukmasari, Anastasya Lavenia Y, Nandito Putra, Irsyan Hasyim turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Mendiktisaintek Bantah Soal Pemecatan ASN
