Mahasiswa FKUI Arif Rahman Hakim Menjadi Simbol Perlawanan Mahasiswa 1966

TEMPO.CO, Jakarta - Arif Rahman Hakim menjadi salahsatu nama yang lekat oleh para aktivis mahasiswa dalam kurun waktu 1960-an hingga saat ini. Hal ini dikarenakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) ini kena tembak ketika demonstrasi untuk menumbangkan rezim Orde Lama.

Tidak bisa dipungkiri, tewasnya Arif Rahman Hakim menjadi serangan balik bagi pemerintah Orde Lama yang berakibat lengsernya Presiden Soekarno pada 1966. Unjuk rasa itu sering disebut sebagai Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Dalam hal ini Tritura menuntut untuk pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), pembubaran Kabinet Dwikora, dan penurunan harga bahan kebutuhan pokok.

Dalam demonstrasi tersebut Arif berada di barisan terdepan pada 10 Januari 1966. Saat itu mahasiswa UI berkumpul di Salmba, Jakarta Pusat. Kemudian mereka bergerak sejauh 5 kilometer menuju Gedung Sekretariat Negara di Jalan Veteran untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

Chaerul Saleh—Wakil Perdana Menteri III Indonesia kala itu—baru menemui masa aksi pada sore hari dan berjanji akan menyampaikan tuntutannya kepada Presiden Sukarno. Karena tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi, unjuk rasa semakin besar dan melebar ke luar Jakarta.

Hal ini ditandai dengan banyaknya mahasiswa yang berdemo di depan kantor Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Glodok, Jakarta Barat. Datangnya mahasiswa menduduki gedung tersebut karena mereka menganggap Cina ikut andil dalam aksi 30 September 1965. Lebih lanjut, pada 24 Februari 1966, unjuk rasa dilakukan di depan Istana Negara. Disini pula peluru tentara menyalak ke tubuh Arif Rahman Hakim yang membuatnya jatuh dan tewas.

Arif Rahman Hakim dianggap sebagai martir dengan jaket kuning atau almamater UI-nya yang bersimbah darah. Noda tersebut pula yang menjadikannya sebagai simbol revolusi mahasiswa kala itu—bahkan hingga saat ini. Rezim Orde Lama tumbang 15 hari setelahnya pasca keluarnya surat perintah 11 Maret.

GERIN RIO PRANATA 

Baca: Aksi Mahasiswa KAMI dan TNI AD, Dorong MPRS Cabut Gelar Presiden Seumur Hidup