Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Riau berdemonstrasi menolak Revisi UU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di depan kantor DPRD, Pekanbaru, karena dianggap dapat merugikan warga sipil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Revisi UU TNI ini, menurut mahasiswa peserta aksi, dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada militer dalam urusan sipil dan membatasi kebebasan masyarakat dalam beraktivitas di birokrasi. Mereka juga menduga pembahasan RUU ini dilatarbelakangi pertimbangan politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kukuh El Hakim, mahasiswa Universitas Abdurrab yang menjadi seorang pendemo, mengklaim Revisi UU TNI tidak menguntungkan warga sipil. "RUU ini memberikan hak dan kewenangan yang lebih besar bagi prajurit untuk masuk ke lembaga sipil, sehingga mempersempit lapangan kerja bagi masyarakat," kata Kukuh kepada Tempo.co, Kamis siang.
Ia mengatakan, warga sipil saat ini kesulitan dalam mencari pekerjaan. Jika prajurit TNI memiliki akses yang lebih luas ke lembaga negara dan pemerintahan, lapangan kerja bagi masyarakat akan semakin sempit.
Kukuh menyinggung potensi motif politik di balik penyusunan RUU TNI tersebut. Ia menduga RUU TNI diajukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kekuatan militer dalam politik.
"Kenapa RUU ini baru muncul sekarang? Apakah ada rencana untuk menempatkan lebih banyak orang yang punya pengalaman militer di posisi-posisi penting negara ini, atau hanya untuk menyelamatkan partai tertentu?" kata kukuh.
Mayor Teddy Indra Wijaya disebut Kukuh sebagai salah satu pihak yang bisa diuntungkan dari aturan ini. Ia menilai, ada alasan untuk menempatkan orang-orang yang punya pengalaman militer di berbagai lembaga negara.
"Kita mesti bertanya, apakah ini upaya untuk menyelamatkan Mayor Teddy atau ada rencana lain dari pemerintahan Prabowo. Jangan sampai ini dijadikan sarana untuk meningkatkan pengaruh kelompok tertentu," ujarnya.
DPRD dan sejumlah pihak terkait tidak memberikan respons atas aksi hari ini, tetapi mahasiswa memastikan perjuangan mereka akan terus berlanjut. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka berniat menggelar aksi yang lebih besar lagi.
"Kami sudah ultimatum ke DPRD. Kami akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih banyak jika mereka tidak bersuara," kata Kukuh.
Ia mengantisipasi aksi yang lebih besar nantinya akan lebih menarik perhatian publik dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang RUU TNI.
"Kami hadirkan suara rakyat, kami pastikan aksi selanjutnya lebih besar dan lebih kuat jika aksi hari ini tidak cukup didengar," ujarnya.
Puluhan mahasiswa turut serta dalam aksi ini, aksi berjalan lancar dan tanpa insiden besar. "Alhamdulillah, tidak ada tekanan atau halangan dari pihak aparat. Sebagai mahasiswa, kami datang dan pulang dengan santun. Tidak ada konflik atau pertikaian," kata Kukuh.
Menurutnya, aksi damai seperti ini menunjukkan kedewasaan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia menegaskan, meski aksi tersebut bermanfaat, bukan berarti mereka akan berhenti berjuang.
Mahasiswa di Riau kini tengah bersiap menggalang dukungan yang lebih luas untuk menolak pengesahan Revisi UU TNI, dengan rencana aksi lanjutan. Untuk menyuarakan penolakan terhadap regulasi yang dinilai dapat membahayakan warga sipil itu, mereka berharap semakin banyak masyarakat yang peduli.
