Mahasiswa Suarakan Tagar Indonesia Gelap, Muzani Sebut Pemerintahan Baru Awal, Mensesneg Minta Diberi Kesempatan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memaklumi adanya aksi mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap" karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru awal berjalan. Sehingga, menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan kerap kali membuat masyarakat kaget.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa, 18 Februari 2025.

Menurut dia reaksi kekagetan itu tersebut juga muncul di internal birokrasi pemerintahan atas kebijakan baru di era pemerintahan Presiden Prabowo. Misalnya, kata dia, terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," ucapnya.

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah. Menurut dia Prabowo baru menjabat presiden selama 100 hari dan tak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Ia mengklaim bahwa pemerintah  terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," kata Prasetyo.

Ihwal kebijakan efisiensi anggaran yang dipermasalahkan, dia pun meminta para mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyoroti hal itu. Sebab, kata dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang terkena efisiensi.

Dia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak berdampak pada sektor pendidikan. Menurut Prasetyo program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dipastikan terus berjalan.

Sehari sebelumnya, Senin, 17 Februari 2025, massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen gerakan mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" tersebut.

Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi "Indonesia Gelap" merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

"Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain," katanya dalam aksi tersebut.

Dalam aksi tersebut mahasiswa membawa lima tuntutan, yakni pertama, mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat; Kedua, mencabut pasal dalam Rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;

Ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. Keempat, mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Dan, kelima, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar serentak di sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Yaitu Bandung, Surabaya, Bali, Lampung, Samarinda, Banjarmasin, Malang, dan Semarang.

Pilihan Editor: Ragam Demo BEM SI dalam Aksi Indonesia Gelap di Berbagai Daerah