Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Menag: Gaji Guru di Sekolah Negeri Rp 4,5 Juta, di Madrasah Hanya Rp 100 Ribu per Bulan

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan gaji guru madrasah kalah jauh dari guru sekolah negeri. Bahkan untuk membeli sepeda saja tak bisa.

17 Maret 2025 | 12.34 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar saat ditemui di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan,  17 Maret 2025. TEMPO/Rizki Yusrial
Perbesar
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat ditemui di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan, 17 Maret 2025. TEMPO/Rizki Yusrial

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar membandingkan kondisi sekolah negeri dan madrasah, khususnya dalam hal gaji guru. Menurut dia, guru di sekolah negeri bisa mendapatkan gaji hingga Rp 4,5 juta, sementara guru di madrasah hanya menerima sekitar Rp 100 ribu per bulan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Gajinya yang di seberang itu (sekolah negeri) Rp 4,5 juta, sementara di madrasah sana yang gedungnya nempel di tembok masjid Rp 100 ribu per bulan."  kata dia di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan, Senin, 17 Maret 2025.  

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Ia menambahkan bahwa banyak guru di sekolah negeri masih mengajukan tunjangan dan fasilitas lainnya. Sementara itu, guru di madrasah bahkan ada yang tidak memiliki kendaraan, seperti sepeda.  

"Tapi mereka (guru madrasah) nggak pernah minta tunjangan macam-macam seperti seberang (sekolah negeri) yang Rp 4,5 juta ini. Suami istri mau beli mobil di seberang jalan, madrasah jangankan mobil, sepeda aja nggak punya. Tapi berkahnya luar biasa," kata dia.  

Ia juga membandingkan fasilitas yang diberikan negara kepada sekolah negeri dan madrasah. Menurutnya, sekolah negeri dibangun oleh pemerintah, guru-gurunya digaji dan diangkat oleh negara, bahkan pegawai kebersihannya pun dibiayai oleh negara. Perpustakaan difasilitasi oleh pemerintah, dan ijazah dari sekolah negeri juga diprioritaskan.  

Di sisi lain, madrasah harus mengandalkan swadaya. Menurut Nasaruddin, tanah untuk membangun madrasah banyak yang dibeli oleh yayasan, bukan oleh negara. "Laboratorium? Bukan dibelikan oleh negara, karyawan-karyawan bukan digaji oleh negara," kata Nasaruddin.  

Oleh karena itu, solusinya, kata dia, Presiden Prabowo mencanangkan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan. Menag menekankan bahwa yang berhak menikmati fasilitas sekolah unggulan bukan hanya sekolah umum, tetapi juga pondok pesantren. Karena itu, dukungan terhadap langkah-langkah Presiden ini diperlukan sebagai upaya menjembatani kesenjangan pendidikan.  

"Jadi kita perlu memberikan dukungan langkah-langkah Presiden seperti ini dalam rangka menjembatani perbedaan yang sudah ada selama ini," kata dia.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus