Polemik Putusan Etik Eliezer

PUTUSAN Komisi Kode Etik Kepolisian RI yang tak memecat Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu menuai kritik. Peneliti Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, memandang putusan terhadap bekas ajudan Ferdy Sambo itu telah mencoreng wajah Korps Bhayangkara. “Menjadi preseden buruk,” ucap Bambang, Kamis, 23 Februari lalu.

Sidang etik terhadap Eliezer digelar pada 22 Februari 2023. Komisi Kode Etik memutuskan Eliezer tak dikeluarkan dari Polri meski ia terbukti bersalah menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Eliezer juga dikenai demosi tiga tahun. 

Baca: Buah Kejujuran Richard Eliezer

Komisi Etik mempertahankan Eliezer karena ia belum pernah dihukum dalam pelanggaran kode etik atau pidana. Eliezer pun dinilai telah mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan baik selama persidangan, berpeluang mengubah keadaan karena usianya muda, serta meminta maaf langsung kepada keluarga korban.

Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Eliezer juga berperan sebagai justice collaborator. Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, berpendapat, Polri semestinya memecat Eliezer karena menimbulkan skeptisisme masyarakat dalam penegakan hukum. Pemberhentian Eliezer, kata Mudzakir, juga diperlukan karena dia merupakan eksekutor. “Saya rasa vonis pidana ringan sudah cukup,” ujarnya.

Baca: Intimidasi Di Balik Vonis Ferdy Sambo

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto mengatakan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri sudah adil. Meski melakukan pelanggaran berat yang sangat fatal, Eliezer dianggap hanya menjalankan perintah Ferdy Sambo. “Perintah itu berada dalam lingkup masa kedinasan,” ucapnya.