Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi usulan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Sekolah Rakyat dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Saifullah, semua Kementerian memiliki peran yang sama yakni pembantu Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, dia berujar, tidak ada bedanya, Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Sosial.
"Semua ini adalah pembantu presiden, kita harus saling memperkuat satu dengan yang lain," kata dia di Jakarta, Kamis, 17 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Saifullah menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan. Dalam menjalankan perintah tersebut, kata dia, Presiden meminta semua Kementerian berbagi tugas menjadikan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen di tahun ini.
Menurut Saifullah, tidak ada Kementerian yang paling sesuai dan tidak sesuai dalam menjalankan misi tersebut. "Makanya ada retret segala macam. Itu biar kami jadi satu tim. Jadi istilahnya super tim bukan superman," tutur Menteri Sosial.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati merekomendasikan agar Sekolah Rakyat ditempatkan langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut dia, pelaksanaan Sekolah Rakyat lebih sesuai dengan tupoksi Kemendikdasmen. "Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa, 15 April 2025.
Esti juga berpendapat perlu ada mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan. Esti menyatakan Komisi X DPR akan memantau proses dan perkembangan kebijakan ini. Ia mengklaim DPR juga akan memastikan alokasi anggaran akan memadai, mekanisme rekrutmen guru berjalan transparan, serta keterlibatan masyarakat lokal ada dalam desain kurikulum
Adapun Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dengan pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
Di bawah Kemensos, Sekolah Rakyat akan merekrut anak-anak dari keluarga miskin ekstrem atau desil 1 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Ervana Trikanaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
