Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Muzani Sebut PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Tanpa Gabung Koalisi

Muzani mengatakan dukungan dari PDIP terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto cukup penting

17 April 2025 | 15.31 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 9 April 2025. Tempo/Ervana.
Perbesar
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 9 April 2025. Tempo/Ervana.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak perlu masuk ke koalisi pemerintahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi. Itu yang sedang dilakukan PDIP," kata Muzani ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia menilai, dukungan dari PDIP terhadap berbagai kebijakan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto cukup penting. "PDIP adalah kekuatan partai politik," ujarnya.

Sebelumnya Prabowo telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 7 April 2025. Pertemuan terjadi di kediaman Presiden ke-5 itu di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, dalam pertemuan itu Megawati memberikan dukungan kepada Pemerintahan Kabinet Merah Putih. "PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo," ucap Puan.

Koran Tempo Edisi 14 April 2025 melaporkan, Didit Prabowo diutus untuk Megawati supaya PDIP bergabung dalam pemerintahan. Namun, para pengurus Gerindra mendapatkan informasi bahwa PDIP tidak akan bergabung secara gratis. PDIP disebut akan mendapatkan satu kursi menteri atau kepala badan, dan tiga wakil menteri.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Novali Panji Nugroho

Lulus dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bergabung dengan Tempo pada September 2023. Kini menulis untuk desk Nasional, mencakup isu seputar politik maupun pertahanan.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus