Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Anggaran Komnas HAM paling kecil pada tahun ini sebelum terkena pemangkasan anggaran.
Enam program utama Komnas HAM terdampak oleh kebijakan pemangkasan anggaran.
Pemangkasan anggaran Komnas HAM jauh lebih besar dibanding saat Covid-19.
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto ikut memangkas anggaran di sejumlah lembaga negara independen, antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Anggaran lembaga yang berfungsi menegakkan hak asasi manusia itu dipangkas sebesar 46 persen sehingga berkurang dari Rp 112,8 miliar menjadi Rp 52 miliar pada 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pemotongan anggaran kali ini menjadi yang terburuk selama lembaganya berdiri. “Bahkan, saat pandemi Covid-19, efisiensi anggaran yang kami terima tak sebesar sekarang,” kata Atnike saat ditemui Tempo di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 5 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Atnike tak mengetahui secara detail alasan pemerintah memangkas anggaran di lembaganya. Ia hanya mendapat informasi dari beberapa pejabat Kementerian Keuangan bahwa hasil pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara tersebut akan dialihkan ke program-program utama pemerintahan Prabowo.
Prabowo memiliki sejumlah program utama dalam lima tahun pemerintahannya, antara lain makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta penguatan di sektor pertahanan. Di samping itu, utang jatuh tempo pemerintah dan bunga pokok utang pada tahun ini masing-masing mencapai Rp 800,33 triliun dan Rp 552 triliun.
Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 pada awal tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menambah anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun.
Pemangkasan anggaran di Komnas HAM tersebut sangat berdampak terhadap penanganan berbagai aduan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan aduan-aduan masyarakat ke Komnas HAM tentang dugaan pelanggaran hak asasi akan macet.
“Program-program utama penegakan hak asasi manusia dan pendataan keluarga korban pelanggaran HAM pasti mandek,” kata Beka Ulung di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025. ●
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo