Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya, Rahmadoni mengungkap salah satu poin yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa pada sejumlah sopir Jaklingko berkaitan penerapan pembagian porsi kuota tambahan armada tahun ini dilakukan secara adil. Ia menilai ada yang tidak beres dalam pengadaan ini. Koperasi Purimas Jaya merupakan salah satu dari delapan koperasi yang terlibat dalam aksi di Balai Kota.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pihak Transjakarta waktu itu mengundang seluruh operator. Tapi, dalam pertemuan itu hanya dijelaskan 100 kuota saja," kata Rahmadoni kepada Tempo melalui pesan singkat pada Rabu, 31 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mereka diundang Transjakarta pada 19 Januari 2024 lalu. Dalam undangan itu, menurut Doni, ada satu koperasi yang tidak hadir, yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Koperasi itu disebut mendominasi jumlah armada Jaklingko Mikrotrans saat ini.
Padahal, menurut Doni, mereka juga sempat melakukan rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan terungkap bahwa pengadaan tahun ini adalah 200 unit. Sehingga, para operator mempertanyakan soal kuota 100 unit diberikan kepada siapa.
Mereka menduga kuota 100 unit itu diberikan kepada operator tertentu karena di tahun sebelumnya sudah ada yang mendominasi.
"Dia merupakan wakil ketua DPRD DKI Jakarta Komisi B sekaligus ketua umum operator Koperasi Wahana Kalpika, clear conflict of interest," tuturnya.
Pada 4 Juli lalu seperti dikutip dari Antara, sejumlah operator tersebut sempat menemui DPRD DKI menyuarakan hal tersebut.
Ketua Umum pengurus koperasi Wahana Kalpika (KWK) sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar menyebut tambahan 200 unit tersebut masih dalam proses. "Pendemo itu khawatir jika kuota yang disediakan itu didominasi oleh KWK," ucapnya di kantornya di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2024 sore.
Menurut dia, saat ini proses negosiasi harga dengan Transjakarta masih berjalan dan masing-masing koperasi memiliki patokannya sendiri. Negosiasi itu juga bakal menentukan realisasi kouta armada yang lolos.
"Mereka (koperasi lain) maunya harganya tinggi, tapi misal dari Transjakarta maunya terlalu rendah. Maka kesepakatan kuota juga ditentukan antara Tranjakarta dan masing-masing koperasi sesuai dengan proses negosiasinya," ucapnya.
Taufik membantah tudingan bahwa pihaknya diperlakukan sebagai anak emas dalam penyediaan unit kendaraan Jaklingko Mikrotrans oleh PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. "Enggak benar itu," kata Taufik.
Ia menyebut jumlah kendaraan KWK yang masuk menjadi Mikrotrans, dari total 6.238 kendaraan, namun yang dipakai hanya 44,9 persen atau 2.801 unit. "Sedangkan realisasinya baru 1.435 atau 51 persen," ujarnya.
Sedangkan operator lain yang gabung dengan JakLingko, kata dia, sudah mencapai 97 persen dan 75 persen. "Lebih besar dari KWK jika dilihat dari persentase," katanya.
Taufik membeberkan saat ini KWK memiliki 5.110 anggota. Sementara dia memiliki armada kurang dari 10 saja.
Pilihan Editor: Anggota DPRD DKI Bantah Koperasi yang Dipimpinnya Monopoli Pengadaan Armada JakLingko
Foto 
