Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan Pasca Lebaran

TEMPO.CO, Jakarta - Arus balik Lebaran selalu menjadi momen krusial dalam dinamika mobilitas masyarakat Indonesia. Ribuan pemudik kembali ke kota setelah merayakan hari raya di kampung halaman yang seringkali mendatangkan penduduk baru dari daerahnya tersebut. Kedatangan penduduk baru ini banyak ditemui di kota-kota besar, termasuk Jakarta.

Salah satu cara pemerintah dalam mengatasi pendatang baru yakni dengan menerapkan operasi yustisi yang digencarkan untuk menertibkan administrasi kependudukan serta menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam memastikan keseimbangan antara kebebasan mobilitas, kepatuhan terhadap regulasi kependudukan, serta menjaga ketertiban dan keamanan di tengah meningkatnya aktivitas pasca lebaran. 

Apa Itu Operasi Yustisi?

Operasi yustisi adalah langkah hukum yang diambil pemerintah daerah untuk menegakkan ketertiban umum dan menindak pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berpotensi mengandung unsur pidana. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12.

Dalam pelaksanaannya, operasi yustisi tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran, tetapi juga menjaga stabilitas ketertiban di masyarakat. Sasaran operasi ini terbagi dalam tiga kategori, yakni potensi gangguan, yakni faktor pemicu ketidaktertiban; ambang gangguan, kondisi yang berisiko menimbulkan ketidaktertiban; serta gangguan nyata, berupa pelanggaran hukum yang berdampak pada keamanan publik maupun keuangan negara.

Syarat Pelaksanaan Operasi Yustisi

Operasi yustisi tidak dapat dilakukan sembarangan. Pasal 6 Ayat 1 dalam Perda Konawe menetapkan sejumlah kondisi yang harus dipenuhi sebelum operasi dilaksanakan. Pertama, adanya gangguan nyata terhadap ketertiban yang seharusnya ditangani oleh aparat penegak hukum, tetapi belum mendapat perhatian.

Kedua, dugaan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan peraturan daerah yang tetap berlanjut meski telah dilakukan upaya pencegahan non-yustisial oleh Satpol PP. Ketiga, indikasi bahwa potensi gangguan dan ambang gangguan telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Asas Pelaksanaan Operasi Yustisi

Untuk memastikan operasi berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, pelaksanaannya berpedoman pada sejumlah asas utama:

• Koordinasi dan Legalitas: Seluruh proses harus berada di bawah pengawasan kepolisian dan dilakukan melalui koordinasi antarlembaga.
  
  
• Kewajiban: Operasi ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban umum serta peraturan daerah.
  
  
• Kebersamaan: Penegakan hukum melibatkan berbagai instansi terkait, dengan tetap menghormati tugas dan kewenangan masing-masing.
  
  
• Akuntabilitas: Setiap langkah dalam operasi harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
  
  
• Profesionalisme: Pelaksanaan operasi harus mengikuti prosedur teknis yang berlaku dalam hukum penyidikan.
  
  
• Proaktif: Operasi ini harus dijalankan secara aktif oleh Satpol PP serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  
  
• Menjunjung Hak Asasi Manusia: Setiap individu yang diperiksa berhak diperlakukan secara adil dan setara.
  
  
• Efektif dan Efisien: Tindakan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai.
  
• Transparansi: Proses operasi harus dilakukan secara terbuka, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskannya bersifat tertutup.

Operasi yustisi dapat dijalankan dengan dua pendekatan: terbuka atau tertutup. Operasi terbuka dilakukan secara publik dengan menitikberatkan pada langkah-langkah kuratif dan rehabilitatif. Sementara itu, operasi tertutup cenderung dilakukan dengan pendekatan intelijen dan tindakan represif, serta hanya dipublikasikan secara terbatas.

Operasi yustisi juga memiliki dua bentuk utama. Pertama, operasi penertiban secara paksa, yang bertujuan menormalisasi kondisi yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Kedua, operasi penyidikan, yang memungkinkan tim operasi melakukan pemanggilan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara ke tahap hukum selanjutnya.