Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah penambahan 22 Komando Daerah Militer atau Kodam baru di seluruh Indonesia dilakukan untuk mencampuri urusan politik dan sosial masyarakat. Ia mengklaim, TNI saat ini justru sangat paham mengambil jarak dengan politik praktis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun rencana penambahan 22 Kodam baru disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam Rapim TNI Polri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu, 28 Februari 2024. Penambahan itu akan membuat jumlah total Kodam di Tanah Air yang saat ini 15 menjadi 37.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dahnil mengklaim, bila merujuk reformasi institusional, lembaga yang paling sukses melakukan reformasi adalah TNI. "TNI saat ini sangat paham menjaga dirinya berjarak dengan politik praktis. Jadi menuduh TNI ikut campur dalam politik tidak berdasar, apalagi saat ini pengawasan dari publik sangat ketat," ujar dia dalam keterangannya kepada Tempo pada Sabtu, 2 Maret 2024.
Dia juga menyebut, sikap military phobia yang ditunjukkan beberapa kelompok tertentu adalah sikap berbahaya dan bisa memperlemah pertahanan negara. "Jadi imbauan saya berhenti berlaku military phobia yang berdampak pada pelemahan pertahanan kita," ucap Dahnil.
Selain itu, Dahnil menyebut, penambahan Jumlah Kodam sudah direncanakan sejak lama. Menurut dia, penambahan itu harus dilakukan karena perkembangan geopolitik, geostrategik global, serta dinamika pertahanan lokal. "Untuk memperkuat, pertahanan teritorial kita khususnya di darat," ucap Dahnil.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk tidak melanjutkan rencana penambahan 22 Komando Daerah Militer atau Kodam baru. Mereka menilai penambahan 22 Kodam baru itu bakal meningkatkan peluang tentara untuk ikut mencampuri urusan politik dan sosial masyarakat.
“Penambahan 22 Kodam baru lebih menyiratkan adanya sebuah kehendak untuk melanggengkan politik dan pengaruh militer, khususnya matra darat dalam kehidupan politik dan keamanan dalam negeri seperti zaman Orde Baru,” kata Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan dalam pernyataannya pada Jumat, 1 Maret 2024.
Menurut mereka, penambahan Kodam menunjukkan orientasi TNI yang lebih condong mengawasi masyarakat dibanding menghadapi ancaman dari luar negeri. “Hal ini berimplikasi pada kecenderungan terlibatnya militer dalam kehidupan politik,” kata Koalisi Masyarakat Sipil.
Pilihan Editor: Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rencana Penambahan Kodam?
YOHANES MAHARSO | SULTAN ABDURRAHMAN
Foto 
