Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Penantian 11 Tahun Tenaga Honorer, Begitu Lolos PPPK Pengangkatan Ditunda Setahun

Kemenpan RB memastikan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK lulusan seleksi 2024 ditunda hingga Oktober 2025 dan Maret 2026.

10 Maret 2025 | 17.01 WIB

Tenaga honorer R2 dan R3 menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, 3 Februari 2025. Dalam aksinya tenaga honorer menuntut kepastian pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Tempo/Ilham Balindra
Perbesar
Tenaga honorer R2 dan R3 menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, 3 Februari 2025. Dalam aksinya tenaga honorer menuntut kepastian pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Tempo/Ilham Balindra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) membuat Ajeng kaget. Grup WhatsApp para lulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK langsung ramai pada Rabu, 5 Maret 2025. Mereka membicarakan rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR yang berlangsung siang hari itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perempuan 35 tahun ini memutar ulang tayangan rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR untuk memastikan apakah penantiannya bertahun-tahun akan kembali tertunda.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

“Saya mendengar lagi dan di rapat itu disebutkan pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda serentak, tapi dipercepat dengan batas akhir yang sudah ditentukan,” kata Ajeng saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Namun pengumuman resmi dari Kemenpan RB pada Jumat, 7 Maret 2025, memastikan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK lulusan seleksi 2024 ditunda hingga Oktober 2025 dan Maret 2026. Menpan RB Rini Widyantini mengatakan kedua jenis ASN itu akan diangkat secara serentak. Berbeda dengan keputusan rapat bersama Komisi II DPR RI.

“Kalau kami diberi tahu lebih awal mungkin bisa paham. Tapi ini dadakan sekali,” ujar Ajeng.

Ajeng menjadi tenaga honorer di salah satu lembaga pemerintahan sejak 2014. Ia menanti kesempatan untuk bisa menjadi ASN agar mendapatkan masa depan yang lebih jelas.

Saat ada kesempatan seleksi PPPK pada 2022 silam, Ajeng langsung mencoba. Namun ia gagal. Ia mencoba lagi di November 2023, namun masih belum mendapat hasil sesuai harapan. Baru pada seleksi di Oktober 2024, ia berhasil lolos di instansi yang sama dengan tempat ia bekerja saat ini.

“Saya sudah tidak sabar bisa dilantik. Tapi tidak ada hujan tidak ada petir diundur jauh ke Maret 2026,” keluh dia.

Ajeng mengatakan instansinya sedianya menetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) bagi CASN per 1 April 2025. Keputusan Kemenpan RB membuat ia harus menunggu lebih lama, 11 bulan.

Kondisi serupa juga dialami Sekar Soca. Perempuan 25 tahun ini memutuskan mundur dari pekerjaan lamanya di perusahan pelat merah karena seleksi CPNS 2024. Dengan tabungannya, ia mengaku bisa bertahan setidaknya sampai awal Mei 2025, sesuai rencana TMT di instansinya, yakni Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Penundaan itu bikin aku mau enggak mau cari pekerjaan sampingan dulu buat jaga-jaga sampai Oktober 2025,” ujar Sekar.

Soca mengaku tidak bisa bertahan dengan kondisi tanpa pekerjaan usai adanya penundaan pengangkatan CPNS yang mencapai 6 bulan dari jadwal awal. Tabungannya tidak cukup dan ia juga sungkan untuk kembali bergantung kepada orang tuanya.

Menteri Pan RB Rini Widyantini mengatakan penundaan pengangkatan itu untuk menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh. Selain itu, ada usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah.

Setelah melewati tahapan pengadaan CASN tahun 2024, dia mencatat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Pertama, soal adanya beberapa instansi yang menunda penyelesaian dan pengadaan CPNS. "Yang kedua adalah usulan formasi yang disampaikan pemerintah itu tidak optimal, jadi tidak sesuai dengan data kami," kata Rini.

Kemudian, kata Rini, instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database BKN. Selain itu, ada pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan komisinya tidak pernah memberikan rekomendasi agar pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan serentak. “Sebetulnya jika ada daerah yang sudah siap mengangkat tidak perlu menunggu masa paling lambat, bisa segera juga mengangkatnya,” kata Dede saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Komisi II meminta CPNS dan PPPK formasi 2024 bisa segera diangkat. Dalam rekomendasi rapat bersama Kemepan RB Rabu, 5 Maret 2025, Komisi II meminta mitranya untuk menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. “Tidak ada kata serentak,” kata Dede.

Menurut politikus Partai Demokrat ini, Kemenpan RB sebelumnya justru mengajukan agar pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 dilakukan serentak pada Oktober 2026. Rekomendasi dari Komisi II, kata dia, merupakan jalan tengah dari pengajuan awal yang diberikan pemerintah.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus