Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Video Wakil Menteri Desa (Wamendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, yang diduga menggalang dukungan kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka, beredar di media sosial. Relawan pendukung Ganjar Pranowo menuding ada indikasi perintah dari istana di balik manuver Paiman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Relawan Pusat Barisan Soekarnois -Ganjar for Presiden, Ugik Kurniadi, mengatakan kecurigaan itu muncul ketika Paiman dalam video tersebut menyatakan akan melaporkan hasil rapat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Menurut kami ada indikasi permainan pada tingkat Istana," ujar Ugik di halaman kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Rabu kemarin, 1 November 2023.
Melihat potongan video tersebut, Ugik pun menyatakan ada indikasi pemberian lampu hijau untuk penggalangan dukungan dari Istana kepada Prabowo Subianto-Gibran.
Perihal adanya pengarahan memenangkan Prabowo-Gibran, Ugik mengatakan, "artinya ada semacam lampu hijau yang dia lakukan penggalangan ke tim tadi. Kuncinya kan menggalang dukungan."
Sebelumnya, beredar potongan video berisi rapat Paiman bersama relawan Sedulur Jokowi di rumah Paiman, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Oktober 2023.
Dalam rapat, mantan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo itu menjelaskan akan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.
"Bapak-ibu kita menindaklanjuti rapat kedua. Kita sudah sepakat membantu Mas Gibran memenangkan pemilu (pemilihan umum) di 2024," kata Paiman, dalam sebuah video pendek yang diterima Tempo, pada Senin, 30 Oktober 2023.
Tempo mengamati video itu. Paiman, yang juga Ketua Umum Sedulur Jokowi, mengenakan kaus dan topi merah duduk sambil didampingi tiga orang pria.
Paiman juga mengatakan kepada para tamu akan melaporkan hasil rapat kepada Presiden Jokowi dan Mensesneg Pratikno.
"Setelah rapat hasilnya apa, saya akan sampaikan kepada Pak Pratikno dan Pak Jokowi," tutur Paiman, dalam video tersebut.
Saat dikonfirmasi Tempo, Paiman mengaku itu rapat biasa yang rutin digelar Sedulur Jokowi. Paiman mengatakan itu sekadar rapat rutin biasa bersama anggota Sedulur.
Namun dia mengakui organisasi yang kini dipimpinnya itu jelas mendukung Gibran. Perihal kehadirannya di rapat itu, Paiman berdalih hanya memantau rapat di belakang layar.
Dia juga membantah terlibat sebagai tim sukses. Juga mengakui bukan anggota panitia yang tengah bekerja memenangkan Prabowo-Gibran. "Saya kan pejabat negara, enggak boleh," tutur dia. Dia mengakui relawan itu telah ada sejak 2012.
Selanjutnya: Dilaporkan ke Bawaslu
Dilaporkan ke Bawaslu
Video itu kemudian menjadi bahan bukti Barisan Soekarnois-Ganjar dan Front Kebangsaan untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, pada Rabu, 1 November 2023.
"Kekuasaan negara tidak boleh memberikan privilege kepada salah satu pihak," ujar Ugik.
Ugik mengatakan, laporan itu diajukan setelah beredar video penggalangan dukungan kepada Gibran sebagai cawapres. Wali Kota Solo itu berpasangan dengan Prabowo yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM.
Ugik menjelaskan, aturan atau undang-undang dan dipertegas oleh Presiden Jokowi agar pejabat publik tidak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.
"Seperti disampaikan Presiden bahwa para pejabat publik tidak boleh berpihak, dukung-mendukung salah satu kandidat," kata dia.
Sebagai informasi, Barisan Soekarnois-Ganjar for President adalah relawan yang kini mendukung pasangan Ganjar-Mahfud. Sebelumnya mereka adalah pendukung Jokowi di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 dengan nama Barisan Nasional. Setelah Jokowi terpilih kedua kali Barisan Nasional bubar.
"Karena dukungan itu cuma untuk dua periode, bukan tiga periode," ucap dia.
Sementara Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan, Sirra Prayuna, mengatakan ajakan Paiman mendukung Gibran itu sebagai pelanggaran netralitas penyelenggara negara.
"Seorang Wakil Menteri Desa membuat suatu pertemuan, mengarahkan, mengorganisi kelompok masyarakat untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Sirra mengatakan ajakan Paiman dengan mengarahkan, mengorganisir, kelompok masyarakat supaya mendukung pasangan Prabowo-Gibran sebagai pelanggaran.
"Itu kami tengarai sebagai pelanggaran netralitas penyelenggara negara," kata Sirra.
Ugik berujar laporan tersebut sudah diterima Bawaslu. Tim tinggal menambah berbagai alat bukti tentang upaya galang massa Paiman yang dibutuhkan Bawaslu.
"Kalau didiamkan saya kira itu menjadi tindakan pembiaran penyalahgunaan kekuasaan," ucapnya.
Ingatkan menteri agar cuti atau mundur
Ugik pun mengingatkan para menteri agar mundur dan cuti dari jabatannya jika ingin menggalang dukungan kepada capres-cawapres di Pilpres 2024.
"Dan ini kami mengingatkan kepada pejabat negara termasuk menteri-menteri lainnya. Kalau terlibat harus ada prosesnya. Jangan diam-diam. Ini melakukan diam," kata Ugik.
Ugik mengatakan, prosedur itu bisa dicontoh dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Keduanya meminta cuti sebagai kontestan cawapres dan capres. Diketahui, Mahfud berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Adapun Prabowo berpasangan dengan Gibran.
"Ikuti aja aturan yang diatur dalam regulasi. Apa yang boleh, apa yang tidak," tutur dia.
Pilihan Editor: Kata Hasto PDIP Soal Isu TNI Isinya Geng Solo
Foto 
