Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki pekan kedua implementasinya. Program ini telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Kebijakan ini hendak menyasar lebih dari 3 juta anak Indonesia baik di sekolah maupun pesantren hingga April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: BKKBN Bertekad Turunkan Angka Stunting Pada 2025
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selama pelaksanaannya, sejumlah elemen menyampaikan catatan mengenai pelaksanaan program MBG. Masalah-masalah yang muncul misalnya mengenai ketersediaan anggaran, distribusi makanan di lapangan, kandungan gizi di makanan, hingga dampak lingkungan dari limbah kebijakan tersebut.
Peneliti politik dari Populi Centre, Usep Saiful Ahyar, menilai kebijakan MBG akan menjadi pertaruhan politik bagi Presiden Prabowo. Usep mengatakan jika program ini diimplementasikan dengan baik, maka dapat memunculkan kepercayaan pada pemerintah. Begitu pun sebaliknya, jika manajemennya berantakan, hal-hal yang tidak diantisipasi oleh Prabowo kemungkinan akan terjadi.
Usep menyebut, bahkan, apabila makan bergizi dipersiapkan dengan matang bukan tidak mungkin keterpilihan Prabowo di periode kedua menjadi garansi. Sebab calon presiden petahana biasanya ditopang oleh program-program unggulannya.
“Asalkan di masyarakat itu cukup mendapatkan respons yang baik gitu ya. Itu tidak peduli dengan dampaknya bagi keuangan negara atau pembangunan yang lain,” kata Usep melalui telepon pada Rabu, 15 Januari 2025.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo juga berpendapat bahwa masyarakat tidak akan terlalu terpengaruh dengan kesulitan dan aspek-aspek teknis dari realisasi program makan gratis. Karyono menyebut keberhasilan program bisa berdampak pada tingkat penerimaan publik terhadap Prabowo. “Jika berhasil hingga lima tahun maka Prabowo menuai benefit politik elektoral,” katanya dihubungi terpisah,
Karyono mengingatkan MBG yang sebelumnya diberi nama makan siang gratis merupakan janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka yang didesain untuk menggaet pemilih pada pilpres 2024 lalu. Alasan kebijakan ini dibuat karena kebijakan yang serba gratis disukai oleh mayoritas pemilih di akar rumput.
“Karenanya, para kandidat lebih memilih program merakyat seperti makan siang gratis, pendidikan gratis, dan lain-lain. Tujuannya untuk menggalang dukungan pemilih,” kata Karyono.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi tidak merespons pesan Tempo pada Rabu, 15 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklaim pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis selama dua pekan ini berjalan baik dan lancar. Dadan mengatakan perbaikan kebijakan ini terus ditingkatkan.
“Kekurangan berbasis laporan masyarakat jadi bahan evaluasi harian,” kata Dadan melalui pesan pendek kepada Tempo pada Rabu, 15 Januari 2025. “Penyempurnaan hanya masalah waktu saja.”
Dadan mengatakan evaluasi per hari dilakukan di tingkat lembaganya. Dia menyebut diskusi dengan Presiden Prabowo mengenai kebijakan ini dilakukan setiap dua pekan atau satu pekan sekali. “Kalau tidak sempat bertemu, beliau telepon,” katanya.
Anggaran program ini mencapai Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Makan Bergizi Gratis menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Permasalahan MBG yang mengemuka adalah mengenai pendanaan program. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program sebesar Rp 71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.
“Sekarang Rp 71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata Zulhas, sapaan dia, usai menghadiri Rapat Koordinasi bidang Pangan di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Selasa 7 Januari 2025.
Foto 
