Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mengkritik keras tindakan aparat TNI yang membongkar rumah warga, merusak fasilitas pendidikan, dan kesehatan setelah penyerahan Kapten Phillip Mark Mehrtens, pilot Susi Air, pada 21 September 2024. TNI juga disebut menempati kantor distrik dan menjadikan gedung sekolah sebagai pos penjagaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pilihan editor: Urusan Guru pun Akan Dikontrol Pemerintah Pusat. Buat Apa?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Direktur YKKMP Theo Hesegem, penyerahan yang awalnya berlangsung damai, kini meninggalkan ketegangan yang dirasakan oleh masyarakat di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga. Situasi pasca-penyerahan pilot yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, kata dia, semakin memanas dengan hadirnya aparat TNI yang menempati lapangan terbang Yuguru pada hari kedua setelah pembebasan.
Salah satu tindakan yang sangat disoroti adalah pembongkaran rumah-rumah warga di sekitar lapangan terbang tersebut. “Sebanyak sembilan rumah warga dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Warga mengaku rumah mereka dirusak tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sebelum aparat masuk, mereka sudah pergi ke dusun masing-masing, karena tidak ada masyarakat di sekitar lapangan terbang,” kata Theo dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 22 April 2025.
Selain itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga turut menjadi sasaran. Pembongkaran ini tidak hanya merusak tempat tinggal warga, tetapi juga fasilitas penting yang mendukung kehidupan masyarakat di Yuguru.
"Selain itu aparat keamanan juga membongkar pintu depan dan kamar/ruangan. Mereka juga merusak sekolah SD Negeri Yuguru dan rumah medis hingga merobek-robek ijazah para siswa, setelah itu mereka menghamburkannya di dalam ruangan dan halaman sekolah tersebut. Hingga ada yang dibakar," ujar Theo Hesegem.
Tidak hanya merusak rumah dan fasilitas publik, aparat TNI juga menempati kantor distrik dan menjadikan gedung sekolah sebagai pos penjagaan. Tindakan tersebut menambah ketegangan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang sudah merasakan dampak langsung dari situasi ini.
YKKMP mendesak pemerintah Indonesia segera mengevaluasi tindakan aparat dan melakukan langkah-langkah yang lebih manusiawi untuk menjaga hak-hak dasar warga Papua, terutama terkait kebebasan dan keselamatan mereka di tanah kelahiran mereka sendiri. Tempo masih berupaya untuk meminta keterangan TNI soal informasi yang disampaikan YKKMP atas kondisi di Yuguru.
Pilihan editor: Pro Kontra atas Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Foto 
