Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membeberkan beberapa poin isi rapat kerja bersama Komisi X DPR yang dilakukan secara tertutup pada Selasa, 22 April 2025. Dia mengatakan pihaknya memaparkan sejumlah capaian dan rencana program strategis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pilihan editor: Urusan Guru pun Akan Dikontrol Pemerintah Pusat. Buat Apa?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Abdul juga menyebut agenda utama rapat membahas evaluasi pelaksanaan program pada semester pertama 2025 serta rencana pelimpahan kewenangan baru dari kementerian lain.
"Pertama, kami menyampaikan program-program di Kemendikdasmen yang sudah kami laksanakan pada paruh pertama tahun ini," ujar Abdul Mu’ti seusai rapat di kompleks Parlemen. "Kedua, kami menjelaskan rencana pelaksanaan sejumlah program yang semula menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, yang kini berdasarkan inpres sudah dialihkan ke Kemendikdasmen."
Menteri Mu’ti menjelaskan kementeriannya telah menyusun sasaran dan mekanisme pelaksanaan program-program baru tersebut, termasuk meminta masukan dari para legislator agar program dapat menjangkau sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Selain itu, Komisi X juga mendorong agar realisasi Program Indonesia Pintar (PIP) bisa sesuai target semula, yakni mencakup lebih dari 17 juta siswa. Untuk itu, DPR menyatakan dukungannya terhadap usulan penambahan anggaran guna memenuhi target tersebut.
Dalam rapat yang berlangsung secara tertutup itu, Kemendikdasmen juga mengajukan usulan pembukaan atase pendidikan di Turki guna mendukung layanan pelajar Indonesia di luar negeri serta mempererat kerja sama pendidikan bilateral. "Usulan ini disetujui oleh DPR," kata Mu’ti.
Rapat turut membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang masih dalam tahap pembahasan bersama parlemen. Mu’ti mengatakan meski RUU ini merupakan inisiatif DPR, pihaknya tetap berkomitmen menyusun naskah akademik pendamping dan mendorong percepatan penyelesaiannya.
Rapat juga menyinggung beberapa isu pendidikan lainnya, seperti wacana penjurusan di jenjang SMA, kebijakan tata kelola guru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Foto 
