PKS Beri Alasan Sepakat dengan Prabowo untuk Evaluasi Sistem Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan setuju dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto perihal perlunya evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pilkada.

“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada,” kata Aboe dalam keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu, 14 Desember 2024.

Aboe juga menyoroti anggaran pilkada. Dia tidak menampik pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Di sisi lain, dia menyatakan politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam pilkada. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengaku menerima banyak laporan soal politik uang (money politics).

Dia menuturkan praktik politik uang merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka. “Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi,” ujarnya.

Untuk itu, Aboe berpendapat evaluasi pilkada harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik. Dia pun berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Sebelumnya, dalam Puncak Perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024, Prabowo mengusulkan pesta demokrasi hanya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah itu, DPRD yang nanti akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Menurut dia, sistem pilkada itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya. 

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, selain tidak boros anggaran, hal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan. Dia mencontohkan dengan apa yang terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, walikota,” kata Presiden.

Usulan Prabowo itu mendapat tanggapan dari banyak kalangan, termasuk dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.

ANTARA

Pilihan editor: Alasan Pengamat Bilang Prabowo Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN