Kisruh Balapan Mobil Listrik

KEMENTERIAN Sekretariat Negara melalui Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka mempersoalkan balapan Formula E yang akan digelar pada tahun ini. Dalam rapat Komisi pada Rabu, 5 Februari lalu, mayoritas peserta tak setuju kawasan Monumen Nasional menjadi bagian dari sirkuit balapan mobil listrik tersebut karena merupakan cagar budaya.

Berselang enam hari dari rapat itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersurat kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam surat tertanggal 11 Februari 2020 itu, Anies menyatakan telah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya DKI untuk menyelenggarakan balapan di kawasan Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya. Belakangan, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya DKI Mundardjito mengaku tak pernah memberikan persetujuan sebagaimana tercantum dalam surat Anies kepada Pratikno. “Kami tak merekomendasikan itu karena ada nilai sejarah penting di sana,” kata Mundardjito, Rabu, 12 Februari lalu.

Anies enggan menanggapi karut-marut persiapan balapan itu. Ia hanya mengapresiasi Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang mengizinkan kawasan tersebut menjadi bagian dari lintasan Formula E. “Saya memberikan apresiasi kepada Komisi Pengarah,” ujarnya. Anies menilai balapan itu akan mempromosikan pariwisata dan menarik investasi ke Indonesia.

Sebelum treknya dipermasalahkan, anggaran penyelenggaraan Formula E pernah diprotes Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. Mereka menyebut anggaran ajang balap jet darat listrik yang mencapai Rp 1,6 triliun tersebut tak sesuai dengan skala prioritas pembangunan. Anies juga dikritik karena menebang 191 pohon di kawasan Monas yang diduga sebagai bagian dari persiapan turnamen tersebut. Setelah menuai kritik, pemerintah DKI kembali menanam pohon di berbagai penjuru Monas. Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan 300-an pohon ditanam sebagai kompensasi atas penebangan sebelumnya.