Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah perlu lebih mawas diri dalam mengambil kebijakan. Dia mengatakan pemerintah dan parlemen perlu lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor:Komunikasi Buruk Para Pejabat Pemerintahan Prabowo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan," kata Puan dalam pidato di rapat paripurna ke-16 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 25 Maret 2025.
Puan mengatakan, respons cepat terhadap keluhan masyarakat tidak berarti mengesampingkan tata kelola dan aturan yang ada. Keputusan yang diambil, kata dia, perlu terukur dan taat pada prinsip-prinsip integritas.
"Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa," kata Puan kepada para anggota dewan.
Paripurna kali ini merupakan penutupan masa persidangan kedua DPR 2024-2025. Pada masa persidangan kali ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyetujui tiga rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang dan akan melanjutkan proses pembahasan terhadap tujuh rancangan undang-undang yang saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Enam di antaranya merupakan rancangan undang-undang carry over dari periode sebelumnya.
Salah satu UU yang disahkan DPR yakni UU TNI. Pengesahan itu sempat menimbulkan gelombang protes besar dari masyarakat.
Selain itu, pada masa persidangan ini DPR RI juga telah menyetujui 12 rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Masa persidangan selanjutnya rencananya akan dimulai pada 17 April 2025 mendatang.
Foto 
