Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jajaran Kabinet Merah Putih memperbaiki komunikasi publik. Puan mengaku sepakat dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar anak buahnya lebih bisa menyampaikan pesan secara jelas kepada masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami harapkan semua jajaran kementerian dan juru bicara kepresidenan mengikuti apa yang diperintahkan Presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 25 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Puan, komunikasi publik yang buruk bisa berakibat misleading atau salah informasi. Sehingga masyarakat tidak bisa menerima pesan secara utuh seperti yang dikehendaki Presiden.
"(Harapannya) bisa memberikan informasi yang baik, yang benar, yang jelas kepada masyarakat terkait dengan program-program pemerintah," kata Puan.
Sebelumnya, pesan Prabowo soal memperbaiki komunikasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai menghadiri rapat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 24 Maret 2025.
"Presiden meminta untuk memperbaiki komunikasi. Komunikasi harus disampaikan. Jangan sampai rakyat digiring oleh opini-opini dan narasi-narasi yang enggak benar gitu loh," kata politikus Gerindra ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin, 24 Maret 2025.
Sudaryono mencontohkan narasi dengan komunikasi yang baik itu adalah dengan menyampaikan program secara utuh beserta keberhasilannya. Dia lantas mencontohkan hal yang diklaim sebagai keberhasilan Kementerian Pertanian.
"Misalnya dari sisi saya. Pemerintah sekarang swasembada. Harga gabah bagus. Sementara negara lain krisis beras. Ini yang perlu disampaikan," kata dia.
Meski begitu, Sudaryono mengatakan, pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi. Masyarakat berhak mengkritik dan memberi opini asal tidak ada unsur ujaran kebencian.
Namun, pemerintah di sisi lain masih memiliki hak jawab dengan menyampaikan program yang dikerjakan.
Sudaryono pun membantah permintaan Prabowo memperbaiki komunikasi didasari sejumlah pejabat yang blunder ketika menanggapi suatu kasus atau menjelaskan kebijakan pemerintah. Sudaryono justru mengklaim, pemerintah banyak melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat.
"THR Ojol misalnya. Dalam sejarah baru ada tahun ini THR Ojol. Meski yang memberikan adalah perusahaan, tapi kan ada kehendak dan keinginan dari pemerintah," kata dia.
Koalisi masyarakat sipil sebelumnya mengkritik gaya komunikasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam merespons teror kepala babi yang dikirimkan ke redaksi Tempo. Pernyataan yang disampaikan Hasan dinilai tak patut dan nir empati atas situasi yang terjadi.
“Kami mengecam keras sikap arogansi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, atas peristiwa teror kepala babi di kantor Tempo,” ujar koalisi dalam pernyataan resmi, Sabtu 22 Maret 2025.
Menurut koalisi, selain tidak berempati, pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh memasak kepala babi yang tergeletak di jalan itu juga melanggar prinsip kebebasan pers. Pernyataan tersebut dinilai cenderung merendahkan dan tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam artikel ini
Foto 
