Rakyat telah membayar gajinya

SETELAH "cuti" 28 hari, Rabu pekan lalu Ketua DPRD Jawa Timur Asri Soebarjati Soenardi, S.H., 54 tahun, tampak kembali ke tempat dinasnya di Jalan Indrapura, Surabaya. Mengendarai mobil Peugeot hitam L-997-CI -- biasanya ia memakai mobil dinas L-2 -- kedatangan Ibu Asri, begitu ia biasa dipanggil, agaknya mengejutkan. "Kami kira tamu biasa," kata seorang petugas jaga. Penampilan kembali orang nomor satu di lembaga legislatif tertinggi Jawa Timur ini memang jadi bahan pembicaraan yang menarik. Sejak 22 Desember 1988 lalu, Asri seperti menghilang. Tiba-tiba ia muncul di Jakarta, di kantor DPP Golkar pada 6 Januari lalu. Belakangan terungkap, pada 15 Desember 1988, Asri mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPRD Ja-Tim. Alasannya: menyertai suami yang berpindah tugas dari Surabaya ke Jakarta Suaminya, Soenardi, S.H., adalah Ketua Kejaksaan Negeri Surabaya sejak tiga tahun lalu. Di Jawa Timur, Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen. Sugeng Subroto akhirnya menjelaskan: ayah dari Asri sebenarnya terlibat PKI. Ini hasil penyelidikan Panglima sebagai Ketua Bakorstanasda Ja-Tim selama tujuh bulan. Pengunduran diri Asri erat kaitannya dengan indikasi tak bersih lingkungan itulah. Tapi Panglima juga menerangkan, selama ini Asri tidak pernah melakukan kegiatan politik di luar politik Orde Baru, dan kesetiannya pada Pancasila baik. Dalam sebuah wawancara khusus dengan TEMPO, Asri menegaskan alasannya untuk mundur. Fitrahnya sebagai wanita mengharuskan ia mendampingi suaminya yang belakangan sering sakit. Malah ia sudah merencanakan akan buka praktek notaris setelah mundur (TEMPO, 14 Januari 1988). Kehadiran Ny. Asri kembali di DPRD Ja-Tim tentu saja menimbulkan banyak tanda tanya. Ada yang bilang, sebagian anggota DPRD Ja-Tim menghendaki Asri masuk kantor karena ia tetap Ketua DPRD hingga kini. Lebih-lebih Fraksi Karya Pembangunan. "Selama pengunduran dirinya belum dikabulkan, dia masih harus memimpin lembaga ini," ujar Ketua F-KP DPRD Ja-Tim H.M. Koesnan pada TEMPO. Kalau berdiam diri di rumah, kata Koesnan, bagaimana dengan rakyat yang membayar gajinya dan memberinya mobil. Yang juga berharap Asri masuk kantor adalah Hasril Harun, Kepala Direktorat Sosial Politik, yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Ja-Tim. Pada Jawa Pos, Hasril terus terang menyatakan pernah mendatangi Ibu Asri di rumahnya menyatakan harapannya agar Asri masuk kembali, sebelum DPP Golkar menyetujui permohonannya. Apalagi, kata Hasril, setelah berkoordinasi dengan Sugeng Subroto, Panglima Kodam Brawijaya itu menyatakan tak ada masalah. Agaknya, adanya "lampu hijau" itu membuat Asri setuju dan ia pun masuk kantor lagi. Rabu pekan lalu itu, misalnya, Asri mengadakan rapat pimpinan dewan membahas soal persiapan penyusunan RAPBD Ja-Tim. Siangnya, sekitar setengah jam ia bertemu Gubernur Soelarso -- kabarnya membicarakan RAPBD juga. Gubernur agaknya maklum kalau Asri muncul lagi. "Kalau peristiwa itu menimpa Saudara, 'kan Saudara akan merasakan hal yang sama," kata Soelarso pada wartawan. Kok, baru sekarang masuk, Bu? "Banyak urusan di rumah. Bapak 'kan belum sehat benar," ujar Asri pada TEMPO. Suaminya kendati sudah dipastikan akan ditarik ke Jakarta, juga belum menerima surat keputusan. Tetap akan mundur? "Sepeti yang sudah saya bilang dulu. Tapi itu tergantung atasan," katanya. Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar menjelaskan, "Ny. Asri itu 'kan mengundurkan diri dengan alasan mengikuti suaminya yang pindah. Jadi, selama suaminya belum pindah, ia tentu berkewajiban menjalankan tugasnya sebaik-baiknya," katanya. Namun, sebuah sumber TEMPO di Golkar mengungkapkan, Ketua Umum DPP Golkar kabarnya yakin, tuduhan bahwa Ny. Asri tidak bersih lingkungan itu tidak benar. Bila "diukur" dengan skrining mental ideologis -- seperti pernah diuraikan Menko Polkam Sudomo -- besar kemungkinan ia akan dinilai bersih. Karena itu, Wahono ingin mempertahankan Asri di posisinya. Ini berarti, permohonan Asri untuk mundur mungkin akan ditolak. Pangdam Brawijaya Mayjen. Sugeng Subroto pada TEMPO Senin lalu cuma berkomentar, "Itu terserah pimpinan Golkar."Toriq Hadad, Jalil Hakim, dan Wahyu Muryadi (Biro Surabaya)