Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, menyinggung penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP Kuliah) yang tidak tepat sasaran dalam rapat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Putra pun menyebut soal gaya hidup sebagian penerima KIP Kuliah yang dianggap berlebihan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, Kemendikbudristek seharusnya hadir untuk memastikan KIP Kuliah tidak salah sasaran. “Kenyataan itu, tentang hedonisme dari oknum-oknum penerima KIP Kuliah yang menggunakan barang-barang fancy, menurut saya ini harus ada pengawasan ketat dari pihak kementerian,” kata politikus PDIP itu dalam rapat, hari ini, 21 Mei 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Putra, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kekisruhan. Di antaranya dengan adanya informasi bahwa yang menerima KIP Kuliah adalah anak-anak pejabat atau orang penting lainnya.
Putra pun meminta Kemendikbudristek untuk melakukan monitoring dan evaluasi. “Yang kita tahu kan di setiap universitas itu ada operator beasiswa KIP Kuliah yang harus mengawasi anak-anak KIP Kuliah ini,” ucap dia.
Di samping itu, Putra juga meminta kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu untuk melakukan pencairan uang kehidupan dari KIP Kuliah dengan lebih tepat waktu. Menurut dia, dana KIP Kuliah kerap kali terlambat.
Putra menyampaikan bahwa pencairan uang kehidupan dari KIP Kuliah sering baru diterima mahasiswa di tengah-tengah semester. “Sehingga menimbulkan keterlambatan berkas-berkas persyaratan dari pihak kampus ke kementerian. Ini saya titip ke Pak Dirjen dan Mas Menteri,” ujar Putra.
Sebelumnya, viral sejumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah dari Universitas Diponegoro atau Undip diduga tidak tepat sasaran. Kasus ini diungkap oleh beberapa akun X, salah satunya akun DIPS!, @undipmenfes. Akun ini membagikan nama sejumlah mahasiswa yang diduga menyalahgunakan dana bantuan KIP Kuliah.
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, Abdul Kahar sebelumnya mengatakan, masalah KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Sebab, kampus yang menyeleksi calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.
