Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar soal perpecahan antara kubu pendukung Agung Laksono dan Jusuf Kalla dalam pemilihan ketua Palang Merah Indonesia atau PMI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM itu melengos meninggalkan tempat seusai merespons kisruh antara dua politikus partai beringin itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“No comment,” kata Bahlil kepada awak media, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu, 11 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tiga hari lalu, mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyatakan bersedia dipilih dalam pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia setelah adanya permintaan dari peserta rapat pleno pada Ahad malam, 8 Desember 2024. Ia menegaskan sebagai calon tunggal Ketua Palang Merah Indonesia periode 2024-2029.
“Ya, dari seluruh peserta telah aklamasi (mendukung saya kembali jadi Ketua Umum). Namun, perlu formalitasnya (pengesahan) nanti,” kata Jusuf Kalla kepada awak media usai membuka Musyawarah Nasional ke-22 PMI yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2024. Dia pun menegaskan tidak ada calon lain dalam pemilihan Ketua Umum PMI periode 2024-2029.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) dengan politisi senior Golkar Agung Laksono berebut kursi Ketua Umum PMI. JK yang juga politisi Golkar itu mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII pada 9 Desember 2024.
Sedangkan Agung Laksono juga mengklaim mendapat dukungan mayoritas dari para pengurus di daerah. Agung mengklaim telah terpilih sebagai Ketua Umum PMI melalui Munas tandingan ke-22 yang diselenggarakan secara terpisah pada 8 Desember 2024.
Agung yang tak terima penunjukkan Jusuf Kalla sebagai Ketua PMI itu bergegas menyerahkan hasil musyawarah nasional tandingan Palang Merah Indonesia (PMI) kepada Kementerian Hukum, Senin, 9 Desember 2024. Mereka berharap Kementerian Hukum menetapkan kubu Agung sebagai pengurus PMI periode 2024-2029 yang sah.
"Sudah ada tanda terima dan registrasinya dari Kementerian Hukum," kata Sekretaris Jenderal PMI kubu Agung Laksono, Ulla Nuchrawaty, kepada Tempo, Selasa, 10 Desember 2024.
Kubu Jusuf Kalla menghalau manuver Agung tersebut. Kalla, yang menjabat Ketua Umum PMI periode 2019-2024, memecat sejumlah pengurus PMI yang membelok ke Agung beberapa hari sebelum munas. Kubu Agung Laksono melawan. Mereka menggelar munas tandingan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta.
Anggota pengurus PMI pro-Agung, Ulla Nuchrawaty, mengatakan sebagian pengurus organisasi kemanusiaan itu kecewa lantaran Agung gagal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PMI. Mereka juga menilai pelaksanaan munas ke-22 di Grand Sahid Jaya menyimpang dari AD/ART organisasi dengan menyatakan Agung tak memenuhi syarat dukungan.
"Sehingga kami memutuskan meninggalkan dan mencari tempat lain untuk menyelenggarakan munas yang sesuai dengan AD/ART," ucapnya.
Hasil munas tandingan itu menetapkan Agung sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dan Ulla sebagai Sekretaris Jenderal. Ulla mengklaim kubu merekalah yang sah sebagai pengurus PMI periode mendatang. Mereka juga menilai munas di Hotel Grand Sahid Jaya tidak sah.
Kubu Agung optimistis akan memenangi dualisme kepengurusan PMI ini. Selain merujuk pada AD/ART organisasi, kubu Agung mengklaim mendapat dukungan orang-orang di lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto.
Andi Adam Faturahman, Eka Yudha Saputra, dan Anastasia Lavenia Y berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
