Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan tujuan bernegara tidak sekadar menjalankan demokrasi. Menurut dia, demokrasi merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan dalam berbangsa dan bernegara. "Tujuan tersebut adalah kesejahteraan, pendidikan, dan keseteraan," ujar Bahlil kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar pada Jumat, 20 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahlil menyampaikan hal tersebut merespons usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam mekanisme pilkada, Bahlil mengatakan memang perlu menggodok formulasi yang tepat untuk memperoleh desain pemilu yang baik. Menurut dia, perlu kajian yang mendalam perihal usulan pilkada secara langsung atau dipilih oleh DPRD. “Silakan kita kaji, ini dealektika, kok. Ini adalah negara demokrasi. Kita cari formulasi yang tepat,” ujar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahlil sebelumnya dalam puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Golkar meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mulai merumuskan formulasi baru terhadap sistem politik di Indonesia. Saat ini, dia menilai sistem politik berbiaya tinggi.
Bahlil menyebut harus ada formulasi yang tepat untuk sistem politik yang benar-benar baik untuk rakyat dan negara demi mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa ini. Bahlil juga yakin berbagai kalangan mempertanyakan sistem politik yang terjadi saat ini, khususnya setelah Pilkada serentak 2024. “Pak Presiden, kalau memang partai lain belum mau menginisiasi, izinkan kami dari Partai Golkar memulai dialektika (sistem pemilu) ini. Kami akan merumuskan. Kami akan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang baik,” ujar Bahlil kepada Presiden Prabowo.
Prabowo pun menyambut baik usulan Bahlil. Menurut dia, opsi kepala daerah kembali dipilih lewat perwakilan DPR agar untuk menekan besarnya anggaran pilkada. Anggaran pilkada yang besar, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat. “Efisien enggak keluar duit (untuk pilkada)? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita. Uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Belum lagi, kata dia, banyaknya biaya politik yang harus dikeluarkan peserta pilkada. Dengan keadaan itu, Prabowo menyarankan perlu ada evaluasi sistem pemilu secara bersama-sama. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” katanya.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini..