Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta agar TNI dan Polri bersikap netral. Ia pun memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Sesuai undang-undang, TNI tak berpolitik praktis dan berkomitmen untuk netral,” katanya kepada Tempo, Ahad, 4 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Gumilar merujuk pada UU TNI dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur hukuman pidana bagi prajurit TNI yang melanggar aturan netralitas. Adapun larangan bagi prajurit TNI dan Polri aktif berkampanye itu tertuang dalam Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu. “Jangan diragukan lagi,” kata Gumilar.
Sebelumnya, Megawati mengingatkan Polri dan TNI agar netral dalam Pemilu saat berpidato di acara Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu, 3 Februari 2024. Megawati menyinggung kasus Aiman Witjaksono yang kini bergulir di Kepolisian Daerah atau Polda Metro Jaya. “Tahu enggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil,” kata Megawati.
Ia pun kemudian menyebut Panglima TNI dan Aparatur Sipil Negara dalam pidatonya itu. "Loh enak aja, saya adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Panglima, Aparatur Sipil Negara jangan sekali-kali...," kata Megawati.
Ihwal netralitas, TNI sebelumnya menjadi sorotan lantaran calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran diperbolehkan menggunakan Gedung Prajurit Expo, Balai Kartini, Jakarta.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons mengenai deklarasi dukungan Prabowo-Gibran yang dilakukan di salah satu bangunan atau fasilitas milik TNI. Menurutnya, fasilitas itu sudah menjadi hak dari penyewa gedung dan tidak mengandung isu keberpihakan TNI.
Maruli mengatakan pihak TNI menghindari ragam pro dan kontra serta akan melakukan evaluasi.
"Kalau aset negara, terus sudah di publik, terus disewa. Sebetulnya kami menghindari karena takut ribut. Cuma ya kadang mis-mis aja,” katanya dilansir dari Antara, Kamis, 1 Februari 2024.
Ia mengatakan posisinya memang serba salah kendati pihak Prabowo-Gibran membayar sewa gedung. “Ini kan satu tempat yang sudah dikomersilkan dan bayar pajak. Kan sudah umum, mau kawin di situ juga boleh,” ujarnya.
Foto 
