Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Respons Wamendagri soal Kepala Daerah PDIP yang Tunda Retret

Sementara ini, sejumlah kepala daerah dari PDIP diketahui masih menunda keberangkatannya menuju lokasi retret kepala daerah di Akmil Magelang.

21 Februari 2025 | 14.09 WIB

Wamendagri Bima Arya (kanan) menghadiri pengarahan dan gladi pelantikan kepala daerah di kawasan Monas, Jakarta, 18 Februari 2025. Antara/Hafidz Mubarak A
Perbesar
Wamendagri Bima Arya (kanan) menghadiri pengarahan dan gladi pelantikan kepala daerah di kawasan Monas, Jakarta, 18 Februari 2025. Antara/Hafidz Mubarak A

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Magelang - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta menunggu hingga pukul 15.00 terkait kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menunda retret. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengintruksikan agar kadernya menunda kedatangan di retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Akan kami ketahui berapa kepala daerah yang hadir dan tak hadir dan alasannya apa," kata Bima, Jumat, 21 Februari 2025 "Sekarang belum ada datanya. Kalau ditanya sudah lengkap akan kami sampaikan."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Menurut Bima, retret kepala daerah ini merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang itu mengatur pembinaan dan pengawasan penyeleggara pemerintahan daerah.

Bima mengatakan, kegiatan serupa juga telah digelar untuk para kepala daerah periode sebelumnya. "Ini adalah program rutin yang diselenggarakan untuk kepala daerah dari dulu," ujarnya.

Retret kepala daerah ini dijadwalkan digelar pada 21-28 Februari 2025. Semua kepala daerah yang sehari sebelumnya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diharuskan mengikuti pembekalan.

DPP PDIP melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tentang instruksi harian ketua umum memerintahkan anggotanya yang menjabat kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju retret di Akmil Magelang. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu, instruksi tersebut terkait kasus hukum yang menyangkut Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Sementara ini, sejumlah kepala daerah dari PDIP diketahui masih menunda keberangkatannya. Di Yogyakarta, sejumlah kepala daerah dari berbagai daerah masih menunggu arahan selanjutnya di kantor DPD PDIP Yogyakarta.

"Surat instruksi (Megawati) itu kan benar adanya, sementara banyak kepala daerah dari PDI Perjuangan yang hari ini sudah perjalanan (ke Akmil Magelang), namun akhirnya mereka menghentikan langkah dan stay dulu di Yogyakarta menunggu perkembangan,” kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Jumat, 21 Februari 2025.

Hasto menyebut sejumlah kepala daerah PDIP yang sudah melakukan perjalanan dan transit di Yogyakarta itu sekitar lima orang saat ini. Antara lain dari Provinsi Maluku Utara, Bangka Belitung, serta Bali. Namun, ia tak merinci siapa saja mereka yang telah sampai di Yogyakarta dan belum melanjutkan perjalanan ke Magelang. “Jadi kepala daerah yang sudah sampai Yogyakarta itu, ada yang stay di kantor DPD PDIP DIY ada yang di hotel-hotel, yang di hotel salah satunya pak Gubernur Bali Wayan Koster,” kata Hasto.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus