Dinasti Keluarga Jokowi

Penanganan Kasus HAM Melempem

SEJUMLAH lembaga pegiat hak asasi manusia menilai penanganan hak asasi manusia pada masa pemerintahan Joko Widodo kian mengalami kemunduran. Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Fatia Maulidiyanti, mengatakan negara pun ikut melegitimasi berbagai pelanggaran HAM.

“Baik yang sifatnya tindakan langsung maupun pembiaran,” tuturnya dalam evaluasi memperingati Hari HAM 10 Desember. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati juga menilai kemunduran penanganan HAM di era Jokowi terlihat dari banyaknya kasus kekerasan berbau agama dan kebebasan berpendapat yang terancam.

Adapun Jokowi mengklaim pemerintah berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran kebebasan beribadah. “Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satu pun yang terabaikan,” ujarnya.

MA Potong Hukuman Penyuap

Fahmi Darmawansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Februari 2019. TEMPO/Prima Mulia

PARA pegiat antikorupsi mengkritik pengurangan hukuman Fahmi Darmawansyah yang terbukti menyuap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Wahid Husen. “Alasan pemotongan tak masuk akal,” tutur peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, Kamis, 10 Desember lalu.

Mahkamah Agung mengurangi hukuman Fahmi, terpidana kasus suap Badan Keamanan Laut, dari 3,5 tahun menjadi 1,5 tahun. MA menilai tindakan Fahmi memberikan Mitsubishi Triton kepada Wahid sebagai sikap dermawan. Suap itu diduga diberikan agar Fahmi bisa menghuni sel mewah seharga Rp 700 juta. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menilai perbuatan Fahmi jelas merupakan tindak pidana suap.

Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus mengatakan lembaganya akan mengkaji putusan tersebut. Adapun juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, menolak berkomentar.

Vaksinasi Tunggu Kajian BPOM

Petugas memindahkan kontainer berisi vaksin COVID-19 di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, 7 Desember 2020. ANTARA/HO/Setpres-Muchlis Jr

SEBANYAK 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan produsen asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia pada Ahad, 6 Desember lalu. Presiden Joko Widodo menyatakan vaksinasi baru bisa dimulai setelah tahap di Badan Pengawas Obat dan Makanan selesai. “Seluruh prosedur harus dilalui untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin,” ujar Jokowi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan vaksinasi juga akan menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi itu pun akan dilakukan secara bertahap.

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan lembaganya masih mengobservasi uji klinis tahap tiga. Hasil inspeksi ke Cina menunjukkan bahwa vaksin itu memenuhi cara produksi obat yang baik, tak ada efek samping kritis, dan aspek keamanannya baik. “Sekarang aspek efektivitas dan khasiat yang kita tunggu,” tuturnya.

Rp 17 Miliar untuk Menteri Juliari

KOMISI Pemberantasan Korupsi menduga Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima Rp 17 miliar dari korupsi bantuan sosial Covid-19. Ia diduga menarik fee Rp 10 ribu dari tiap paket bahan pokok yang disalurkan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Diduga disepakati ada fee dari setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan rekanan kepada Kementerian Sosial,” kata Ketua KPK Firli Bahuri pada Ahad, 7 Desember lalu. Sebagian duit itu diduga digunakan untuk menyewa jet pribadi dalam setiap perjalanan Juliar ke daerah.

Presiden Joko Widodo mengklaim tak akan melindungi dua menterinya yang terlibat kasus korupsi. Selain Edhy, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh KPK.