Vonis Ringan Ketua KPK

DEWAN Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan vonis ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Ia dinyatakan melanggar kode etik karena menggunakan helikopter saat pulang ke kampungnya di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada 20 Juni lalu. ”Menyatakan terperiksa bersalah melanggar kode etik,” ujar Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan putusan di gedung KPK, Kamis, 24 September lalu.

Firli dianggap mengabaikan ketentuan tentang sikap dan tindakan yang melekat serta keteladanan dalam tindakan dan perilaku. Dewan Pengawas menganggap perilaku Firli bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pimpinan dan lembaga KPK. Tumpak mengatakan Dewan Pengawas tidak masuk ke dugaan gratifikasi, yaitu helikopter yang digunakan Firli milik pihak yang tengah beperkara di KPK.

Vonis ringan itu menuai kritik dari para pegiat antikorupsi. Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai Dewan Pengawas terlalu lembek karena hanya memberikan sanksi teguran tertulis. “Padahal dampak perbuatannya sangat besar,” kata Zaenur. Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, juga mengkritik putusan Dewan Pengawas yang tak mempertimbangkan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli saat menjadi Deputi Penindakan KPK, yakni bertemu dengan pihak yang beperkara.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menilai pelanggaran Firli saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK itu semestinya tak dipisahkan dari pertimbangan Dewan Pengawas. Kurnia menilai sudah cukup alasan Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi berat dan meminta Firli mundur sebagai pemimpin KPK.

Adapun Firli menyatakan menerima putusan Dewan Pengawas. “Saya memohon maaf kepada masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman. Saya pastikan bahwa saya tidak pernah mengulangi lagi,” ujarnya.