SBSI menandingi SPSI

HARI Buruh 1 Mei, yang diperingati di seluruh dunia, masih lima hari lagi. Tapi Sabtu lalu sekitar 100 buruh dari 18 provinsi telah meneken deklarasi menandai lahirnya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Cipayung, Bogor. Munculnya SBSI yang dihadiri sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk Ketua PB NU Abdurrahman Wahid ini menandai tandingan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang diakui pemerintah tambah satu lagi. Sebelumnya sudah ada SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) pimpinan H.J.C. Princen. Adalah Mochtar Pakpahan yang menjadi pemrakarsa. Pengacara yang sering membela kasuskasus perburuhan itu mengaku ditodong para buruh untuk membuat wadah baru yang lebih pas ketimbang SPSI atau SBM-SK. Ia lalu mengumpulan wakil-wakil buruh dari seluruh Indonesia di Cipayung selama tiga hari (23-25 April) yang disebutnya sebagai "Pertemuan Buruh Nasional". Anggaran dasarnya sudah dibikin. Kepengurusannya juga telah terbentuk. Yang khas dari SBSI, kata Mochtar, komposisi kepengurusannya didominasi oleh buruh sendiri. "Dari 11 pengurus inti hanya dua orang yang bukan buruh," kata Mochtar. Sedangkan salah satu dari dua orang itu adalah Mochtar sendiri, yang dipilih sebagai ketua umum. Dominasi buruh dalam kepengurusan menunjukkan bahwa SBSI memang dikendalikan oleh buruh sendiri. Berbeda dengan SPSI, yang menurut Mochtar, "Yang mudah dikendalikan oleh pemerintah." Mengapa tak bergabung dengan SBM-SK saja? Ada yang keberatan karena organisasi Princen itu sering ricuh berebut jabatan. Kekecewaan terhadap SPSI tergambar dalam cerita Sundari, bukan nama yang sebenarnya. Gadis berusia 24 tahun ini sudah bekerja selama enam tahun. Kini ia menjadi salah seorang pengurus SBSI. Padahal Sundari sebelumnya adalah bekas Ketua I Pusat Unit Kegiatan (PUK) SPSI di perusahaannya. Sebelum habis masa kepengurusannya, ia minta berhenti. "Semula saya kira SPSI dapat membantu teman-teman buruh. Tapi, setelah saya di dalam, saya melihat pihak pengusaha berusaha menjebak pengurus," katanya. Lewat organisasi baru ini Sundari berharap dapat lebih leluasa bergerak. Ia tampaknya sudah siap menghadapi risiko yang paling pahit, misalnya kehilangan pekerjaan demi SBSI. Namun, tak semua aktivis buruh yang berkumpul di Cipayung berani seperti Sundari. Tamrin Tamin, Wakil Ketua SPSI Bandar Lampung dan aktivis LSM, mengaku bersikap realistis. Ia menyadari kekurangan SPSI. Namun, Tamrin meragukan kelanjutan eksistensi SBSI. "SPSI yang diakui Pemerintah saja sulit menyelesaikan masalah buruh, apalagi organisasi di luar sistem," katanya. Bagaimana pun, SBSI sudah lahir. Tinggal langkah selanjutnya, minta izin kepada Menteri Dalam Negeri, yang mereka sadari tak terlalu gampang. Sebab Pemerintah selama ini hanya mengakui satu wadah buruh, yakni SPSI. Gerakan buruh, menurut Ketua PB NU Abdurrahman Wahid yang berpidato menyambut kelahiran SBSI, telah mandhek total sejak 25 tahun ini. Maksudnya, gerakan buruh tak mewakili kepentingan buruh yang sebenarnya. Namun, ia juga mengkritik para pejuang buruh yang bukan buruh seperti LSM. "Kita ini cuma representasi, substitusi mereka. Keputusan akhir harus diambil oleh buruh sendiri," katanya. Sementara itu, seorang pejabat Departemen Tenaga Kerja yang secara resmi cuma mengakui SPSI ketika dihubungi TEMPO Senin lalu belum berani berkomentar. "Kami perlu mempelajari lebih dulu," katanya. Priyono B. Sumbogo dan Sandra Hamid