Jerat Kasus Pimpinan Antirasuah

Pegiat antikorupsi khawatir pansel tak bisa melahirkan pimpinan KPK berintegritas. Komposisi pansel didominasi unsur pemerintah.

7 Juni 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota majelis Harjono (kanan) dan Syamsuddin Haris (kiri), menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik tanpa dihadiri terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 21 Mei 2024. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

PRESIDEN Joko Widodo menetapkan sembilan anggota panitia seleksi untuk mencari pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada akhir Mei lalu. Tapi pegiat antikorupsi ragu komposisi pansel KPK ini bebas dari cawe-cawe pemerintah. Sebab, lima dari sembilan anggota pansel diisi oleh unsur pemerintah.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

lili-pintauli-siregar

pimpinan-kpk

firli-bahuri

Devy Ernis

Bergabung dengan Tempo sejak April 2014, kini staf redaksi di Desk Nasional majalah Tempo. Memimpin proyek edisi khusus perempuan berjudul "Momen Eureka! Perempuan Penemu" yang meraih penghargaan Piala Presiden 2019 dan bagian dari tim penulis artikel "Hanya Api Semata Api" yang memenangi Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020. Alumni Sastra Indonesia Universitas Padjajaran.

Edisi 13 April 2025