Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada April 2025, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP diterjang berbagai isu panas. Dalam internal partai banteng tersebut, santer beredar isu adanya upaya ingin merusak partai oleh pihak-pihak lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Maka dari itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy, mendeklarasikan agar semua kader waspada terhadap berbagai upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin mengacak-acak partai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu yang sudah terjadi melalui pemasangan baliho yang meragukan legalitas kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Spanduk-spanduk tersebut dipasang di berbagai daerah strategis di Jakarta, seperti Kuningan, Rasuna Said. Rony menjelaskan bahwa perpanjangan kepemimpinan mantan Presiden ke-5 RI tersebut telah sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai.
Upaya yang meragukan Megawati lewat spanduk ini disebut sebagai kerja sistematis oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus. "Kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan," kata Deddy. PDIP menyerukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap-siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDIP.
Selain itu, masih ada lagi berbagai peristiwa yang terjadi terkait PDIP sebelum ini.
PDIP Pecat Keluarga Jokowi
PDIP resmi memecat Jokowi, anak pertamanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai secara resmi sejak Sabtu, 14 Desember 2024. Jokowi dan keluarga dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dengan cawe-cawe keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)–yang mengubah aturan untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden.
Selain itu, pertimbangan lain PDIP adalah Jokowi yang mendukung calon lain saat Pilpres lalu yang artinya melawan keputusan partai. Perintah pemecatan tersebut disebut diberikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga memecat 27 kadernya atas pelanggaran yang mereka lakukan.
Upaya Manuver Jokowi
Dalam acara peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024, Megawati mengatakan ada upaya dari pihak lain untuk mengobrak-abrik kongres PDI-P 2025 mendatang. Berita tersebut kemudian merujuk pada upaya Jokowi yang ingin mengambil alih partai tersebut. Hal itu dikabarkan oleh beberapa politikus PDIP kepada Tempo, bahwa Jokowi berusaha cawe-cawe dalam Kongres PDIP melalui pergantian posisi sekretaris jenderal partai.
Isu tersebut sudah tersebar dalam internal partai. Deddy Sitorus selaku DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif tidak membantah adanya isu cawe-cawe Jokowi dalam internal mereka. Namun, ia tidak ingin menyebut nama Jokowi lagi karena menurutnya nama itu tidak layak disebut.
Sementara itu, Ketua umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Utje Gustav, menganggap tudingan cawe-cawe tersebut hanyalah ketakutan kader-kader PDIP. Menurut Utje, mereka hanya ingin menyalahkan Jokowi dan takut pada perbuatan mereka terhadapnya.
Berusaha Menolak Kenaikan PPN 12 Persen Padahal dulu yang Mengusulkan
Setelah isu soal kenaikan PPN mendapatkan penolakan oleh masyarakat luas, salah satu yang turut mengkritik keputusan tersebut adalah PDIP. Partai tersebut saat ini sedang dituding lempar batu sembunyi tangan. Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto, keputusan tersebut sebenarnya produk legislatif yang disahkan dan disetujui oleh PDIP, seperti yang dilansir dari Antara. Kenaikan PPN tertuang dalam Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang akan mengubah PPN menjadi 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025.
Sejumlah pihak mengkritik PDIP yang sengaja melempar isu penolakan padahal mereka sendiri yang membuat aturan tersebut. PDIP dianggap menggiring isu yang kemudian menyudutkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wihadi juga mengatakan jika Prabowo hanya menjalankan peraturan yang sudah dibuat.
Yasonna Laoly Diperiksa atas Kasus Harun Masiku
Mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua DPP PDIP, Yasonna Laoly, menjalani pemeriksaan oleh KPK pada Rabu, 18 Desember 2024. Pemeriksaan tersebut dilakukan perihal kasus mantan anggota PDIP yang melarikan diri dan masih menjadi buron, Harun Masiku. Ia diperiksa karena dirinya saat itu masih menjabat Menkumham pada era pemerintahan Presiden Jokowi.
Yasonna menjelaskan pemeriksaan yang dijalaninya seputar aktivitas dirinya sebagai Ketua DPP PDIP dan sikapnya pada saat menjadi menteri hukum dan HAM ketika Harun Masiku terdeteksi melakukan perjalanan pada 2020 silam. Dia mengatakan penyidik tidak memberikan pertanyaan mengenai keberadaan Harun Masiku saat ini. Sebelum ini beberapa kader PDIP juga menjalani pemeriksaan terkait kasus Harun Masiku. Salah satunya Hasto Kristiyanto.
Mutia Yuantisya, Daniel A Fajri, Egi Adyatama dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Bertebaran Spanduk Sentil Megawati PDIP: Upaya Mengacak-acak Internal Partai
Foto 
