Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi rencana PDIP yang ingin mengundang Prabowo Subianto dalam acara kongres keenam partai banteng tersebut. Dia mengaku belum mengetahui apakah pemimpin partainya sudah mendapat undangan untuk menghadiri kongres tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mengenai undangan kongres, kami belum tahu apakah benar dapat undangan atau acaranya internal," kata Dasco saat dihubungi, Sabtu, 18 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski begitu, Dasco mengatakan bahwa kedua partai telah melakukan penjajakan komunikasi beberapa waktu belakangan. Gerindra menyerahkan urusan komunikasi dengan PDIP itu kepada Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani.
"Tentunya keputusan mengenai datang atau tidak, kami tunggu," kata Dasco.
Sementara itu, Juru Bicara PDIP Guntur Romli memastikan bahwa Prabowo akan diundang sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra saat kongres keenam. Namun belum ada keputusan ihwal jadwal pelaksanaan kongres di tahun ini.
"Presiden Prabowo memang akan diundang (kongres)," ucapnya saat dihubungi, Sabtu, 18 Januari 2025.
Guntur mengatakan komunikasi ke Prabowo sudah dilakukan oleh beberapa pengurus partai. Dia antaranya oleh Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.
Menurut Guntur, rencana PDIP mengundang kepala negara untuk hadir di kongres mendapat respons yang baik dari kubu Prabowo. "Responsnya positif, tinggal menunggu jadwal," ujarnya.
Alasan PDIP mengundang presiden saat kongres nanti lantaran ingin berterima kasih kepada Prabowo yang disebut telah memulihkan nama Presiden pertama Indonesia Sukarno atau Bung Karno. Bapak proklamator itu juga merupakan ayah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Sebagai bentuk terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menindaklanjuti pelurusan sejarah Bung Karno dan pemulihan hak-haknya sebagai Presiden RI Pertama,” ujar Guntur.
Megawati sebelumnya telah mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang merespons surat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) soal pemulihan nama baik Sukarno sebagai presiden pertama RI. “Kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional,” kata Megawati dalam pidato pembukaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Januari 2025.
Megawati mengatakan keluarga besar Bung Karno, melalui pidato yang disampaikan Guntur Soekarnoputra di Gedung MPR pada 9 September 2024, telah memaafkan segala perlakuan tidak adil kepada Proklamator itu di masa lalu. Menurut Megawati, yang terbaik saat ini adalah upaya merehabilitasi nama ayahnya yang mengalami berbagai tindakan tanpa proses hukum dari rezim Orde Baru.
Menurut Megawati, surat penegasan pimpinan MPR atas tidak berlakunya Tap MPRS Nomor 33 tahun 1967 menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti. “Dan batal demi hukum karena tidak ada proses hukum apa pun hingga Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970,” kata dia.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
