Semua akhirnya setuju

DIPERKENALKAN: sebuah lencana baru. Bentuknya bulat, bergambar Presiden Soeharto dalam posisi resmi dan berlatar belakang merah-putih. Di pinggiran lencana bertuliskan: "Suharto, Bapak Pembangunan Indonesia, untuk Presiden Rl 1983-1988". Gagasan membuat lencana semacam itu konon semula datang dari Menpen Ali Moertopo, yang kemudian diteruskan Menmud Abdul Gafur kepada KNPI. Hal itu disetujui dalam suatu rapat DPP. Menurut Aulia Rachman, Ketua Umum DPP KNPI kepada TEMPO, orarg pertama yang dipilih Aulia untuk disemati lencana itu adalah Ali Moertopo, dalam kesempatan peresmian Caucus '82, 1 Oktober lalu. Lencana itu kabarnya dirancang di kantor KNPI. Setelah mendapat dana dari berbagai sponsor, organisasi pemuda itu memesannya-- konon--ke Negeri Belanda. Lencana itu dibuat dalam tiga ukuran: besar, tanggung, dan yang paling kecil sebesar uang logam Rp 50. KNPI sudah menyebarkan sekitar 14.000 buah. "Semua dibagi cuma-cuma," kata Aulia. Karena itu pula KNPI tidak keberatan kalau ada orang lain yang menjiplaknya. "Boleh saja bila ada perusahaan yang mau membuatnya, asal bentuknya sama seperti yang sudah beredar," katanya. "Sebab hak paten datang dari KNPI." Penyebarannya, menurut Aulia yang awal minggu ini sibuk di tengah Musda KNPI di Surabaya, dilakukan lewat jalur organisasi. Namun ada lembaga pemerintah yang juga ikut membantu. "Mereka membagikannya bukan dalam rangkaian organisasi departemen," kata seorang pejabat Departemen Penerangan. "Kebetulan ide 'Bapak Pembangunan' datang dari Pak Ali Moertopo," tambahnya. "Maka wajar orang Deppen ikut menyebarkan ide itu." Gagasan memberikan gelar 'Bapak Pembangunan' kepada Presiden Soeharto, pertama kali memang dilontarkan Menpen Ali Moertopo 22 Mei 1981 ketika membuka Pameran Pembangunan di Ciputat, Kebayoran Lama, Jakarta. Sejak itu lebih 2.500 pernyataan disampaikan pada MPR dari lembaga dan organisasi mendukung terpilihnya kembali Presiden Soeharto--dan juga pemberian gelar Bapak Pembangunan Nasional tersebut. Sikap Pak Harto sendiri belum pernah terungkap ke khalayak ramai, menerima atau menolak gelar tersebut. Lima fraksi yang duduk di Badan Pekerja Lembaga Tertinggi Negara sudah tak banyak beda pendapat soal pemberian gelar sebagai tanda "terima kasih". "Gelar itu tidak dimaksudkan untuk mengkultus-individukan," kata R.M. Sugandhi dari FKP. Sedang Aisyah Amini dari FPP menambahkan: "Gelar itu diberikan dengan harapan agar pembangunan, penyebaran pemerataan, kesempatan kerja dapat ditingkatkan." Tiga fraksi lainnya juga punya pandangan senada. Yang masih belum cocok tinggal soal bentuk Ketetapan (Tap) MPR yang bakal menampung usulan gelar itu. Menpen Ali Moertopo memberi isyarat: "tidak dalam Tap tersendiri." "Dalam Tap mengenai Pertanggungjawaban Mandataris, akan ada satu alinea yang mempunyai kaitan dengan usulan gelar itu," katanya di depan Musyawarah Pimpinan Pemuda Pancasila minggu lalu. FKP sudah memastikan pendapatnya, yaitu mirip ucapan Ali Moertopo. "Pengukuhan gelar dimasukkan dalam bagian Tap mengenai Pertanggungjawaban Mandataris," kata seorang anggota BP dari FKP. Yang berpendapat agak lain adalah F-PDI, yang beranggapan gelar 'Bapak Pembangunan' itu harus dimasukkan dalam Tap sendiri, "agar lebih berbobot." Namun ada yang menganggap pemberian gelar lewat Tap tersendiri justru bisa menimbulkan kultus-individu seperti terjadi pada zaman Bung Karno. "Ini semua belum final. Tapi soal pemberian gelar itu, boleh dibilang, tidak ada masalah lagi,' ucap Ketua DPR/MPR Amirmachmud seusai menemui Presiden Soeharto minggu lalu.