Siap Tak Siap Sebelas Pekan

AWAL April, logistik Pemilihan Umum 2009 seharusnya sampai ke tempat pemungutan suara. Artinya, tinggal sebelas pekan lagi. Rada gawat, memang. Apalagi jika diingat distribusi logistik mesti merata hingga ke pelosok terpencil Tanah Air.

Kontrak dengan pemenang tender pengadaan logistik baru mungkin ditandatangani pada pekan ketiga Januari, setelah cairnya anggaran logistik Rp 2,8 triliun. Padahal, sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum, pengadaan logistik ditargetkan selesai pada akhir Januari dan mulai didistribusikan pada Februari.

Ambil contoh surat suara. Saat ini lelang pengadaan surat suara dalam tahap penilaian penawaran oleh 16 konsorsium, untuk memilih sepuluh konsorsium. Proses produksi surat suara diperkirakan mulai akhir Januari, atau Februari, dan baru selesai pada pertengahan Maret.

Menurut anggota Komisi yang mengepalai Divisi Keuangan dan Logistik, Abdul Azis, meski pengadaan terlambat, proses distribusi tak akan sampai telat. ”Distribusi akan sampai awal April, berdekatan dengan waktu pemilihan umum legislatif,” kata Azis, Kamis pekan lalu.

Dia yakin penyebaran logistik tak memerlukan banyak waktu. Lokasi pengadaan logistik disesuaikan dengan kebutuhan distribusi. Komisi membagi wilayah pengadaan dan distribusi atas empat zona: Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan, serta Bali-Maluku-Nusa Tenggara-Papua.

Surat suara merupakan logistik paling signifikan. Kebutuhannya mencapai 800 juta lembar untuk 172 juta jiwa pemilih nasional, ditambah dua juta pemilih dari luar negeri, cadangan dua persen, dan stok bila terjadi pemilihan ulang.

Proses prakualifikasi tender surat suara dimulai pada Desember tahun lalu. Menurut Kepala Biro Logistik Komisi, Dalail, proses tender surat suara menunggu dikeluarkannya daftar calon tetap dan daftar pemilih tetap pada 24 November 2008. Surat suara tak boleh melebihi daftar pemilih tetap.

Proses lelang pengadaan logistik, kata Azis, membutuhkan waktu rata-rata 35 hari. Selain mengurus pengadaan surat suara, Komisi tingkat pusat mengurus pengadaan segel, tinta, alat pemberi tanda pilihan, dan pola untuk pemilih tunanetra.

Pengadaan segel dan tinta diperkirakan selesai pada awal atau pertengahan Februari. Pengadaan segel kini dalam tahap penilaian penawaran yang melibatkan selusin konsorsium. Lelang pengadaan tinta melibatkan 16 konsorsium. Panitia lelang akan memilih masing-masing lima konsorsium.

Beda pula pengadaan logistik yang ada di bawah kewenangan Komisi tingkat daerah. Mereka hanya diberi waktu 18 hari kerja untuk pengadaan logistik, meliputi formulir kelengkapan hasil rekapitulasi suara, bilik suara, kotak suara, dan bolpoin tinta merah.

Kesiapan daerah sempat mengkhawatirkan Komisi tingkat pusat. Draf peraturan presiden untuk merevisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pun diajukan. Dalam draf itu, Komisi mengusulkan digunakannya sistem penunjukan langsung.

Menurut Ketua Komisi, Abdul Hafiz Anshary, rencana perubahan keputusan presiden ini merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Presiden menjelang akhir 2008. Presiden, kata Hafiz, meminta pengadaan dan distribusi logistik dipercepat karena khawatir perubahan cuaca bisa menghambat distribusi. ”Peraturan presiden ini untuk mengantisipasi situasi dan kondisi darurat,” katanya.

Belakangan, Komisi membatalkan pengajuan peraturan presiden. Komisi tingkat daerah, dalam pertemuan dengan Komisi pusat, Senin pekan lalu, siap mengadakan lewat tender.

Meski menyatakan siap, Komisi di Provinsi Jawa Timur hingga akhir pekan ketiga Januari baru membuat iklan penawaran lelang. ”Kami masih menunggu kepastian pagu anggaran,” kata sekretaris jenderalnya, Zainal.

Tanpa anggaran yang cair, kata-nya, tak bisa diharapkan lelang berlangsung. Pagu anggaran untuk logistik daerah masih dalam tahap pengajuan ke Departemen Keuangan.

Komisi di Provinsi Papua Barat mengantisipasi keterlambatan pengadaan dengan bekerja sama dengan rekanan terpilih. ”Produksi logistik sedang dikerjakan, pembayarannya setelah anggaran cair,” kata Tamrin, sekretaris jenderalnya. Proses tender, ujarnya, telah dijalankan sejak Desember tahun lalu.

Yuliawati