Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya ketidaknetralan aparat penegak hukum dalam pilkada.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Benar itu pernyataan pak SBY. Masyarakat sudah mengerti bahwa ada kecenderungan tidak netral dari aparat,” kata Ferry saat dihubungi Tempo pada Ahad, 24 Juni 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SBY sebelumnya menyebut ada aparat Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri yang tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. Penyataannya tersebut diungkapkan saat melakukan konferensi pers terkait kunjungannya dalam acara kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi pada Sabtu, 23 Juni 2018.
Menurut Ferry, ketidaknetralan tersebut bisa dilihat dari kedekatan secara politik antara aparat dengan petinggi partai penguasa. Ia mencontohkan adanya kedekatan antara salah satu pejabat aparat keamanan dengan elit partai pendukung pemerintah.
Ferry juga mengungkit perihal pengangkat Inspektur Jenderal M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Ferry menilai pengangkatan tersebut politis dan berpengaruh terhadap netralitas pilkada di Jawa Barat.
Menurut Ferry, indikasi politis muncul ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saling lempar tanggung jawab dalam pengangkatan tersebut. “Presiden bilang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengusulkan. Sebaliknya Mendagri tidak mengaku mengusulkan kepada presiden, masalahnya siapa yang mengusulkan? Ada pihak ketiga. Jawab sendiri saja” kata dia.
Ferry pun mengatakan pernyataan SBY kemarin bukan hal baru melainkan sudah diketahui masyarakat luas. “Ini sudah pak SBY yang menyatakan hal. Tetapi seluruh rakyat juga sudah tahu, rakyat juga sudah tahu rezim ini curang, sudah tidak tahu malu lagi,” kata Ferry.
Foto 
