Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana membantah program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur diberhentikan. Dia mengatakan program itu hanya diliburkan pada hari ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski demikian, Dadan tidak menjelaskan secara rinci alasan diliburkannya program unggulan milik Presiden Prabowo Subianto itu di Sumenep. "Enggak (dihentikan). Hari ini aja libur. Besok jalan lagi," kata Dadan ketika ditemui di Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia kembali membantah jika ada kabar mengenai penghentian makan bergizi gratis di Sumenep. Menurut Dadan, informasi yang beredar hanyalah kabar burung atau hoaks. "Jangan percaya hoaks," ucap dia.
Sementara itu, beredar kabar bahwa program makan bergizi gratis di wilayah Sumenep diberhentikan. Hal tersebut karena terdapat kendala teknis di internal penyelenggara. Karena permasalahan itu, program yang menyasar ribuan siswa sekolah harus diberhentikan.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyarankan agar program makan bergizi gratis memerlukan evaluasi. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebutkan evaluasi tersebut dengan melibatkan anak-anak hingga orang tua agar pelaksanaannya lebih maksimal.
“Pemerintah tidak perlu ragu untuk mengevaluasi kebijakan agar program MBG benar-benar tepat sasaran. Libatkan anak beserta orang tuanya dalam evaluasi,” kata dia di Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari Antara.
Jasra menekankan isu stunting masih menjadi persoalan serius dalam lima tahun terakhir di mana target penurunan hingga 14 persen belum tercapai, sehingga evaluasi program MBG menjadi sangat penting.
KPAI berkomitmen mengawasi pelaksanaan program yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu. Dengan jumlah anak Indonesia mencapai 30,2 juta jiwa atau sepertiga dari total penduduk, kualitas generasi muda saat ini akan sangat menentukan masa depan bangsa.
Dia menuturkan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan KPAI ke berbagai sekolah termasuk PAUD, SMP, SMA, Madrasah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ditemukan beberapa kendala dalam implementasi MBG.
Di Kota Jakarta Timur, misalnya, dia mengatakan terdapat keterlambatan distribusi makanan dari SPPG yang tidak sesuai dengan jadwal sekolah. Selain itu, belum ada identifikasi anak-anak yang memiliki alergi makanan tertentu, yang dapat berisiko bagi kesehatan mereka.
Hanin Marwah berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.
Foto 
