Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Suara Perempuan di Aksi Indonesia Gelap: Kritik Prabowo hingga Minta Adili Jokowi

Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap hari ini menyampaikan sembilan tuntutan.

20 Februari 2025 | 17.55 WIB

Raden Roro Neno berorasi dalam aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, 20 Februari 2025. Tempo/Alif Ilham Fajriadi
Perbesar
Raden Roro Neno berorasi dalam aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, 20 Februari 2025. Tempo/Alif Ilham Fajriadi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Raden Roro Neno yang mengaku sebagai perwakilan perempuan Indonesia dan masyarakat yang berdaulat menyampaikan orasinya di aksi Indonesia Gelap, Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025. Ia menyampaikan kritik kepada Presiden Prabowo Subianto hingga meminta Adili Jokowi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

“Maju tak gentar pantang mundur, hadapi itu para pejabat yang tidak tau malu, “ ujar dia saat berorasi. 

Sambil menunjuk-nunjuk arah Istana Negara, Neno mengkritisi kebijakan Prabowo dengan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada makan gratis. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini seharusnya tidak menjadi keset yang bisa diinjak-injak para pengusaha. 

“Rakyat telah menjerit-jerit memohon-mohon agar bangsa dan negara ini menjadi adil dan makmur,” ujarnya. 

Selain itu, ia juga meminta kepada Prabowo untuk tidak memikirkan pencalonan pada 2029. Menurut dia, Prabowo lebih baik memaksimalkan jabatan yang dia emban saat ini. Ia juga menuntut Prabowo untuk mengadili Jokowi beserta kroninya. 

“Yang ditunggu rakyat dan bangsa ini sampai yang namanya Prabowo Bisa mengadili Jokowi dan kroni-kroninya,” ujar dia. 

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa aparat negara seperti kepolisian saat ini selalu bersikap jahat kepada masyarakat. 

Adapun massa aksi unjuk rasa Indonesia Gelap terdiri dari pelbagai universitas. Mereka mulai memadati kawasan Patung Kuda sejak pukul 14.30 WIB tadi.

Aksi dibuka dengan kedatangan mahasiswa Universitas Nasional dan Universitas Bung Karno. Kemudian hingga pukul 16.13 WIB ini massa demonstrasi sudah bertambah ratusan orang setelah Aliansi BEM SI memasuki lokasi unjuk rasa.

Terlihat pelbagai macam atribut kampus yang massa aksi pakai. Mulai dari almamater berwarna hijau, ungu, hingga merah. Selain itu juga ada poster-poster penghias unjuk rasa dengan slogan-slogan kritikan terhadap pejabat pemerintahan.

Salah satu poster yang dibawa mahasiswa Universitas Bung Karno adalah sosok Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. "Indonesia Terang karena Kami Dibuat Kenyang dari Pajak Mereka," begini tulisan satire di poster tersebut.

Salah seorang orator dari Universitas Nasional mengatakan demonstrasi ini adalah simbol perlawanan. Dia menyebut mahasiswa adalah agen perubahan dan kontrol sosial untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Ini adalah simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berlandaskan kepentingan masyarakat. Mahasiswa harapan terakhir dari masyarakat untuk membawa perubahan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat," ujar sang orator melalui pengeras suara.

Terlihat pula aparat polisi sudah selesai memasang barrier beton untuk mengantisipasi massa aksi memasuki kawasan Jalan Merdeka Barat. Polisi juga telah menyisir batu-batu atau benda tajam untuk mengantisipasi digunakan saat aksi unjuk rasa berlangsung. 

Sebelumnya Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan unjuk rasa Indonesia Gelap akan berakhir hingga pihak Istana Negara menemui massa aksi. “Aksi di Patung Kuda Istana,” kata Herianto melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis dini hari, 20 Februari 2025. 

Herianto membeberkan sembilan tuntutan yang dibawa BEM SI dalam unjuk rasa Indonesia Gelap itu. Mulai dari mengkaji ulang Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. 

Kemudian BEM SI juga menuntut untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak dwifungsi TNI, menolak revisi UU Minerba yang bermasalah, menolak impunitas, dan meminta pemerintah menuntaskan pengusutan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lampau. 

Selain itu, BEM SI juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara nasional. Kemudian menolak cawe-cawe Presiden ke-7 Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus