Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengapresiasi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang telah membatalkan dan tidak melanjutkan tender pengadaan gorden rumah dinas DPR RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Advokasi Kebijakan Publik DPP PSI, Furqan AMC, mengklaim dihentikannya tender gorden DPR RI itu merupakan suatu kemenangan bagi rakyat. “Ini adalah kemenangan rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Mei 2022.
Dia mengatakan keputusan ini atas pengawalan aktif dan suara dari masyarakat. Selain itu, anggaran publik banyak yang bisa diselamatkan.
Rencananya gorden di setiap rumah jabatan anggota DPR RI bakal diganti. Anggaran yang disiapkan untuk hal ini mencapai Rp45,7 miliar. Hal ini pun menuai kecaman karena dilakukan di saat banyak masyarakat Indonesia sedang kesulitan akibat pandemi.
Tender Dibatalkan
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar akhirnya memutuskan menghentikan penggantian gorden di rumah jabatan anggota dewan ini. “Kami berkesimpulan untuk tidak dilanjutkan,” kata Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dalam konferensi pers virtual.
Indra mengatakan gorden di rumah dinas DPR itu sebenarnya sudah 13 tahun tak diganti. Sehingga banyak anggota yang meminta untuk diganti. “Sudah tiga periode ini tidak diganti,” kata dia.
Sejumlah kalangan masyarakat menolak tender tersebut karena nilainya dianggap fantastis. Untuk pengadaan itu, DPR membuka tender dengan harga Rp45,7 miliar. Pemenang tender adalah PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp43,5 miliar
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi sebelumnya mengkritisi kinerja fungsi anggaran DPR RI pada tahun ini. Peneliti Formappi, M. Djadijono, juga menyoroti polemik pengadaan gorden rumah jabatan anggota DPR RI yang dinilai tidak peka pada kesulitan rakyat saat ini.
“Ini DPR kurang peka pada kesulitan rakyat, karena anggaran yang disediakan untuk penggantian gorden rumah jabatan itu cukup besar Rp45,7 miliar. Besar anggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan urgensi karena sebagian di antara rumah jabatan itu tidak dihuni sendiri oleh anggota DPR,” katanya saat konferens pers virtual, Kamis, 12 Mei 2022.
Menurut evaluasi Formappi, kondisi perekonomian negara di masa pandemi Covid-19 ini masih lesu. Penghamburan anggaran pengadaan gorden, kata Djadijono, hanya untuk mempercantik kediaman DPR dan tidak melihat kondisi terkini dari rakyat.
FAIZ ZAKI | ROSSENO AJI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
