Tentang Beban Kemanusiaan Itu

24 pengugnsi Vietnan Rabu sore pekan lalu terdampar di Semarang dalam perjalanan mereka ke Australia. Kapal kayu bermotor berbobot 6 ton ini tenggelam 4 mil dari pantai. Mereka segera ditolong Dinas Sosial setempat dan dibawa ke Jakarta untuk ditampung sementara. Di Palembang, juga pekan lalu, 350 pengungsi Vietnam mengalami nasib yang sama dan dibawa ke tempat penampungan di Tanjung Pinang. Arus pengungsi Vietnam tampaknya makin menderas. Tiap bulan diperkirakan 20 ribu orang Vietnam meninggalkan negaranya dan ditaksir sekitar 2-juta orang yang mempunyai keinginan yang sama. Sikap Indonesia seperti juga negara Asean lainnya jelas menolak menerima pengungsi itu untuk menetap dan hanya atas dasar kemanusiaan menerima mereka untuk transit. Tapi jika arus pengungsi itu mengalir terus, apa yang harus dilakukan? Mengatasnamakan Asean, Menlu Mochtar Kusumaatmadja pekan lalu meminta pemerintah Vietnam untuk membantu menyelesaikan masalah ini dan "jangan bersikap tidak mau tahu." "Memang pemerintah Vietnam seolah-olah memberikan ijin pada mereka," kata Dirjen Pengamanan Hubungan Luar Negeri Deplu A. Adenan pada TEMPO pekan lalu. Secara tidak langsung ini diakui Tranh My, Dubes Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia. Disebutkannya 3 sebab mengalirnya pengungsi itu. Mereka yan terbiasa hidup santai pada masa rejim lama "tidak mau memenuhi kewajiban warganegara dalam program rekonstruksi," hingga mereka mengunsi ke luar. Di samping itu ada alasan psikologis akibat pecahnya sengketa Vietnam-RRC. Faktor lainnya adanya negara maju yang bersedia menampung mereka hingga mendorong arus pengungsi. Tambah lagi "Vietnam mempunyai garis pantai yang panang hingga susah mengontrol pengungsi ke luar," kata My. Hingga walau pemerintahnya berusaha mencegah itu, "berdasar kemanusiaan kalau mereka tidak mau tinggal di sana kami tidak bisa berbuat apa-apa," sambungnya. Sisa Memang dasar kemanusiaan itulah yang banyak disebut-sebut untuk menolong mereka. Sampai pekan lalu ada 2.899 pengungsi Vietnam di Indonesia, sebagian besar ada di penampungan Tanjung Unggat, 3 km dari Tanjung Pinang. Biaya hidup mereka ditanggung Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR). Badan ini juga yang akan mengurus pemukiman para pengungsi dl negara yang bersedia menampung. Ada 3 penampungan lain di samping Tanjung Pinang: Pontianak, Ciomas (Bogor) dan penampungan Departemen Sosial di kampung Rambutan, Jakarta Timur. Tempat penampungan Tanjung Pinang berupa 3 bekas gudang beras dan semen PT Cipta Niaga. Kini sedang dibangun 6 barak baru di Air Raja, 14 km dari Tanjung Pinang dengan biaya PBB. Banyak pengungsi yang harus menunggu di barak penampungan sampai setahun sebelum bisa bermukim di negara lain. Tujuan mereka memang bukan menetap di Asia tapi di negara maju. Negara penerima seperti Amerika Serikat, Australia atau Perancis melalui Kedutaan mereka mula-mula mewawancarai para pengungsi. Laporan ini kemudian diolah dan dikirim ke negara mereka dan kemudian dikirim tim imigrasi untuk menyelesaikan proses pemukiman. Baru kemudian kesediaan negara penerima ini disampaikan ke Deplu yang kemudian mengatur jadwal keberangkatan mereka. "Kita sudah meminta negara penerima agar menerima pengungsi tanpa kecuali," kata Adenan. Maksudnya jangan hanya orang sehat dan berpendidikan saja yang diterima hingga negara Asean hanya kebagian sisanya. "Sebab peri kemanusiaan kan tidak memandang kesehatan, pendidikan atau bergunanya bagi negara yang didatangi," ujar Adenan. Ia punya alasan untuk bicara seperti itu. Karena "kenyataannya mereka yang sehat, berpendidikan dan punya keluarga di negara penerima lebih gampang dan singkat diterima menetap." Asean tampaknya makin prihatin dengan membanjirnya pengungsi Vietnam ini. Adenan mengakui perlu adanya langkah nyata untuk menanggulangi masalah ini. Sebagai Ketua Panitia Kerja Asean, Menlu Mochtar bulan ini juga akan berembug dengan para Dubes negara Asean di Jakarta untuk membicarakan kelanjutan konperensi Jenewa mengenai m?salah pengungsi Vietnam. "Sebagai negara berkembang, Asean yang kemampuannya terbatas tak ingin menanggung tambahan beban yang tidak kecil ini," kata Adenan. Mungkin itu alasannya mengapa Menhankam Jenderal Jusuf Nopember lalu menginstruksikan dilipat-gandakannya patroli laut RI "untuk mencegah timbulnya komplikasi baru yang tidak perlu" berkaitan dengan mengalirnya pengungsi Vietnam itu.